Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP Bela Risma Soal Banjir Surabaya, Sindir Pompa di Jakarta

image-gnews
Pengendara kendaraan bermotor melintas di jalan yang tergenang air di Jalan Dr Soetomo, Surabaya, Rabu, 15 Januari 2020. Hujan deras selama sekitar tiga jam yang mengguyur kota Surabaya menyebabkan sejumlah kawasan di kota Surabaya tergenang air. ANTARA/Didik Suhartono
Pengendara kendaraan bermotor melintas di jalan yang tergenang air di Jalan Dr Soetomo, Surabaya, Rabu, 15 Januari 2020. Hujan deras selama sekitar tiga jam yang mengguyur kota Surabaya menyebabkan sejumlah kawasan di kota Surabaya tergenang air. ANTARA/Didik Suhartono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Baktiono, mengatakan penanganan banjir di Surabaya oleh Wali Kota Tri Rismaharani atau Risma lebih sigap ketimbang Jakarta. Sebab, saat sejumlah kawasan tergenang air akibat hujan deras yang turun selama dua jam pada Rabu, 15 Januari 2020, pompa penyedot air langsung dioperasikan.

Sehingga, kata anggota Komisi C DPRD Surabaya ini, genangan air dapat segera surut. Genangan dipompa ke sungai sekunder, lalu diteruskan ke sungai primer untuk didorong ke laut. “Tidak sampai dua jam air sudah surut karena pompa beroperasi semua. Bandingkan dengan Jakarta dari 250 pompa hanya 50 yang aktif ketika ada banjir besar,” kata Baktiono, Kamis, 16 Januari 2020.

Menurut Baktiono, netizen yang merisak Tri Rismaharini tidak jernih dalam melihat kerja keras wali kota perempuan pertama di Surabaya itu. Sebab, kata dia, dibandingkan sepuluh tahun lalu,  banjir di Surabaya sudah relatif  jauh berkurang. “Saya kira bully di media sosial lebih karena faktor politis saja, dan itu sudah biasa,” ujar Baktiono.

Baktiono mengatakan permasalahan banjir di Surabaya tinggal dua, yakni di Jalan Mayjen Sungkono dan Sidotopo Wetan. Penyebabnya karena proyek box culvert di dua tempat  belum beres. Di Jalan Mayjen Sungkono, proyek box culvert terhenti karena tertimpa dinding sebuah hotel.

Padahal, proyek box culvert di jalan dengan kontur tanah cekung itu penting untuk mengurai banjir yang acap menenggelamkan wilayah tersebut dari tahun ke tahun.  “Proyek di sana macet lantaran di-police line, sebenarnya DPRD sudah merekomendasikan agar segera dilanjutkan,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun di Sidotopo Wetan, ujar Baktiono, problemnya karena proyek box culvert tak diteruskan. DPRD, kata dia, sudah mendesak eksekutif agar pembangunan saluran tersebut cepat diselesaikan. “Karena kalau box culvert di Sidotopo Wetan mampat, seluruh Surabaya utara banjir,” katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pematusan Kota Surabaya Erna Purnawati mengatakan Wali Kota Risma sangat perhatian terhadap masalah  banjir. Selain membangun 59 rumah pompa (untuk 200-an pompa), Risma juga membeli 111 genset untuk menopang  bila listrik mati saat banjir tiba. “Pompa-pompa yang sudah tak maksimal langsung diganti,” katanya.

Dosen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Eddy Sudjono, melihat banjir pada Rabu kemarin terjadi di ‘titik lemah’ Surabaya, yakni di Mayjen Sungkono. Video mobil teredam hingga separuh bodi maupun sepeda motor yang tinggal kelihatan spionnya pun diviralkan. “Sebenarnya curah hujannya tak terlalu besar, tapi celakanya kok pas di Mayjen Sungkono, yang dari tahun ke tahun pasti tenggelam,” katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

2 jam lalu

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto saat memberikan penjelasan tentang persiapan kampanye akbar Pasangan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Dalam keteranganya, Hasto menyinggung pertemuan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo karena gagalnya panen dalam program food estate Kemenhan itu lah yang membuat Presiden Jokowi makan bakso bersama. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

Sekjen PDIP mengatakan kecurangan Pemilu 2024 dilakukan secara terstruktur mulai dari hulu ke hilir.


Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan Hingga Siang, Sebagian Hujan Ringan pada Malam Hari

6 jam lalu

Ilustrasi Cuaca DKI Jakarta yang berawan. Tempo/Tony Hartawan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan Hingga Siang, Sebagian Hujan Ringan pada Malam Hari

BMKG memperkirakan Jakarta cenderung cerah berawan hingga siang nanti. Hujan berpeluang turun nanti malam di sejumlah lokasi di ibu kota.


Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

6 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat


DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

11 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna


Usai Datangi KPU, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor DPC soal 2 Caleg Diisukan Tak Akan Dilantik

11 jam lalu

Massa dari PDIP di Kabupaten Sukoharjo mendatangi kantor DPC PDIP setempat untuk mempertanyakan nasib dua caleg PDIP yang dikabarkan tidak dilantik, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Datangi KPU, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor DPC soal 2 Caleg Diisukan Tak Akan Dilantik

Seribuan kader PDIP di Sukoharjo, menggeruduk kantor DPC PDIP setelah sebelumnya mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin, 18 Maret 2024.


Dua Caleg Dikabarkan Tak Akan Dilantik, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor KPU

12 jam lalu

Massa dari PDIP di Kabupaten Sukoharjo mendatangi kantor KPU Sukoharjo untuk mempertanyakan nasib dua caleg PDIP yang dikabarkan tidak akan dilantik menjadi anggota DPRD setempat, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Dua Caleg Dikabarkan Tak Akan Dilantik, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor KPU

Seribuan kader PDIP mendatangi Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo. Mereka berunjuk rasa menuntut keadilan bagi dua caleg PDIP yang menurut kabar tidak akan dilantik.


Hasto PDIP Sebut Pemilu 2024 Perpaduan Sempurna dari Kecurangan Pemilu 1971 dan 2009

14 jam lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan usai menghadiri pertemuan dengan koalisi pasangan Ganjar-Mahfud di High End, Menteng, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Pertemuan tersebut membahas tentang Pemilu 2024 seperti persoalan dugaan kecurangan dan akan menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hasto PDIP Sebut Pemilu 2024 Perpaduan Sempurna dari Kecurangan Pemilu 1971 dan 2009

Sekjen PDIP sebut Pemilu 2024 merupakan perpaduan sempurna dari seluruh kecurangan yang terjadi dalam Pemilu era Orde Baru dan era SBY.


Politikus PDIP Bantah Hakim MK Saldi Isra Terafiliasi Partainya

14 jam lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Politikus PDIP Bantah Hakim MK Saldi Isra Terafiliasi Partainya

Sejumlah Politikus PDIP membantah tudingan bahwa Hakim MK Saldi Isra terafiliasi dengan partainya.


DPR dan Pemerintah Setuju Hapus Ketentuan Soal Peralihan Aset ke DKJ, Ini Alasannya

14 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR dan Pemerintah Setuju Hapus Ketentuan Soal Peralihan Aset ke DKJ, Ini Alasannya

Pemerintah Provinsi DKJ tetap dapat mengusulkan pemanfaatan barang milik negara setelah Jakarta tak lagi jadi ibu kota negara.


Penggusuran Warga di Sekitar IKN, Politikus PDIP: Jangan Sekali-kali Menindas, Menyepelekan..

17 jam lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Penggusuran Warga di Sekitar IKN, Politikus PDIP: Jangan Sekali-kali Menindas, Menyepelekan..

Sejumlah anggota DPR mempertanyakan penggusuran warga di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur ke Kepala Otorita IKN Bambang Susanto.