KPU: Ada Aturan, Wahyu Setiawan Tak Mungkin Loloskan Harun Masiku

Ketua KPU Arief Budiman dan jajaran Komisioner KPU mengumumkan surat pengunduran diri Wahyu Setiawan sebagai Komisioner KPU di kantor KPU, Jumat, 10 Januari 2020. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku masih bingung dengan kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait urusan pergantian antarwaktu (PAW). Sebab, KPU menilai tak ada peluang bagi lembaganya untuk 'bermain' dalam proses PAW.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengatakan mekanisme PAW sudah diatur dalam undang-undang sesuai dengan sistem proporsional terbuka di mana pemenang pemilu ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Daftar pemilik suara terbanyak pun secara terbuka bisa diakses di situs resmi KPU.

"Enggak ada celah untuk main-main dalam PAW ini. Publik sudah bisa melihat calon PAW," kata Evi di kantor KPU, Jakarta pada Jumat, 10 Januari 2020.

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, Wahyu Setiawan tentu sangat memahami prosedur itu. Ia juga tidak pernah ngotot untuk menyodorkan nama Harun Masiku sebagai pemilik suara nomor 5 menjadi PAW dalam setiap rapat pleno KPU.

Dalam prosesnya, KPU tetap mengikuti prosedur dan menetapkan calon yang dianggap berhak sebagai PAW, yakni Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI. Ia memiliki suara terbanyak kedua setelah Nazarudin Kiemas, Caleg PDIP Sumatera Selatan yang meninggal.

Pramono mengaku tidak tahu celah mana yang bisa dipakai Wahyu untuk meloloskan Harun Masiku. "Enggak masuk akal, istilahnya barang enggak masuk, tapi kok transaksi jalan terus," ujar Pramono. "Tapi nantilah mungkin di persidangan ditemukan jawabannya,".

Wahyu kini menjadi tersangka sebagai penerima suap dari caleg PDIP Harun Masiku. Wahyu diduga meminta duit operasional sebesar Rp 900 juta untuk meloloskan Harun menjadi PAW atas caleg PDIP yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.






Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

3 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

13 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Hasto Kristiyanto Tuding Pemilu 2009 Banyak Kecurangan, Demokrat Singgung Harun Masiku

15 hari lalu

Hasto Kristiyanto Tuding Pemilu 2009 Banyak Kecurangan, Demokrat Singgung Harun Masiku

Hasto Kristiyanto diminta tak menyebarkan hoaks tanpa bukti yang jelas.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

16 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

21 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

22 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

22 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

24 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

25 hari lalu

PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

KPU menyatakan bahwa konflik internal PPP tak akan mengganggu mereka dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap partai tersebut.


Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

25 hari lalu

Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

Menkominfo Johnny G. Plate persilakan wartawan untuk bertanya pada BSSN perihal kebocoran data. Lantas apa sebenarnya tugas dan fungsi dari BSSN?