Penyidik KPK Dapat Izin Penggeledahan Kasus Suap Wahyu Setiawan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Wahyu Setiawan, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat dinihari, 10 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Wahyu Setiawan, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat dinihari, 10 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri, mengatakan tim penyidik KPK sudah mengantongi izin dewan pengawas untuk memulai penggeledahan di beberapa tempat dalam kasus dugaan suap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

    “Tim penyidik sejak semalam sudah langsung bekerja dan saat ini izin dari dewas untuk melakukan beberapa kegiatan di beberapa tempat sudah kami terima,” kata Ali saat dihubungi, Jumat, 10 Januari 2020.

    Namun Ali enggan membeberkan detailnya. “Untuk kepentingan penyidikan mohon maaf untuk sementara belum bisa kami sampaikan detailnya. Perkembangannya akan kami sampaikan kembali pada kesempatan pertama,” tuturnya.

    Dua operasi tangkap tangan terakhir, yakni kasus Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan komisioner KPU Wahyu Setiawan, yang ditangani KPK diketahui berdasarkan surat perintah penyelidikan (sprinlindik) dan surat perintah penyadapan yang ditandatangani oleh pimpinan KPK sebelumnya yang diketuai Agus Rahardjo.

    "OTT ini sprinlindik. Sprinlindiknya sudah lama," kata Alexander saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam, 8 Januari 2020. "Penyelidikan terhadap kasus di Sidoarjo sudah berlangsung lama, satu tahun."

    Tadi malam, KPK menetapkan Wahyu Setiawan menjadi tersangka suap. Dia diduga menerima duit sebesar Rp 400 juta dari seorang caleg PDIP Harun Masiku untuk pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.