TEMPO.CO, Yogyakarta- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meyatakan ada pihak yang tidak ingin dana desa selalu dikucurkan dan ditambah. Menurutnya, mereka yang tidak menginginkan ekonomi desa semakin maju adalah kaum kapitalis.
"Disinyalir, ya, ada pihak-pihak yang tidak ingin dana desa itu berkembang terus, ditambah terus. Karena apa, semakin banyak dana yang digulirkan ke desa, semakin banyak duit berputar di desa," kata Abdul Halim usai sarasehan tentang desa di Kampung Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahad, 5 Januari 2020.
Ia menuturkan, ketika duit berputar di desa, maka geliat ekonomi desa bagus. Kalau geliat ekonomis desa bagus, apa yang dibayangkan Presiden Joko Widodo tentang holding BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) bisa mengelola perekonomian dari hulu hingga hilir, pasti akan banyak mengganggu kenikmatan-kenikmatan kaum kapitalis yang selama ini menikmati kekayaan bumi Indonesia.
"Tentu mereka (kaum kapitalis) tidak ingin itu terjadi. Siapapun dia yang menghambat pembangunan desa, tidak setuju percepatan ekonomi desa, mereka adalah kelompok kapitalis yang akan merusak bangsa," ucapnya.
Selain itu, ia juga meminta para aparat desa menggunakan dana desa dengan baik. Tidak boleh ada yang mengkorupsi dana desa. Bahkan dana desa yang digunakan untuk mabuk-mabukan.
"Itu karena belum paham secara utuh terhadap bagaimana mengelola dana desa. Solusinya, peningkatan sumber daya manusia. Apapun yang namanya korupsi akan berhadapan dengan hukum, sudah itu prinsipnya," kata Abdul Halim.
MUH SYAIFULLAH
