TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Harry Tirto Djatmiko menilai informasi awal ihwal potensi banjir dari BMKG belum termanfaatkan dengan baik.
Selain informasi langsung kepada masyarakat melalui aplikasi dan media sosial, BMKG juga menyampaikan peringatan dini kepada instansi terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan pemerintah daerah. Dengan early warning system semacam itu, kata Harry, BMKG berharap banjir bisa diantisipasi.
"Harapan kami seperti itu. BMKG mempunyai info yang sedemikian bagusnya, tapi tidak termanfaatkan dengan baik," kata Harry dalam diskusi Polemik bertajuk "Banjir Bukan Takdir?" di kawasan Bidara Cina, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Sabtu, 4 Januari 2020.
Harry membeberkan, BMKG memberikan peringatan dini secara rutin saban satu hari dan tiga hari. Khusus banjir yang melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 1 Januari lalu, dia berujar BMKG sudah memberikan peringatan dini sejak 27 Desember 2019.
Informasi yang disampaikan kala itu ialah adanya cuaca yang signifikan, yakni dominasi hujan sedang hingga lebat bahkan sangat lebat. BMKG juga menyampaikan informasi peringatan dini tiga jam sebelum peristiwa melalui pesan berantai (broadcast) di grup Whatsapp dan SMS. Pesan itu disampaikan kepada seluruh stakeholder pemerintah.
"Kata kuncinya, kalau BMKG sudah keluarkan peringatan dini yang tiga jam-an itu lebih dari empat kali, dan hujan lebih dari tiga jam bahkan lima jam, intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat, maka kewaspadaan ditingkatkan jadi kesiagaan," ujar Harry.
Harry mengimbuhkan, informasi peringatan dini itu terus disampaikan pada 28-31 Desember 2019. Harry mengaku tak mengetahui apakah informasi dari BMKG itu ditindaklanjuti oleh Pemerintah DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya.
Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB Bambang Surya Putra mengatakan, informasi peringatan dini dari BMKG diteruskan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD), jajaran BNPB lainnya, dan institusi. Pada 27 Desember, kata dia, BNPB juga sudah mengunjungi BPPD DKI Jakarta dan meminta digelar apel siaga menyongsong cuaca ekstrem.
"Namun mungkin baru direncanakan tiba-tiba memang curah hujannya sudah demikian tinggi sekali," ujar Bambang di lokasi yang sama.
Khusus kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Bogor, dan Bekasi, Bambang mencontohkan, seharusnya ada sirine penanda banjir yang terletak di sekitar sungai. Sirine itu mestinya berbunyi jika ketinggian air sudah di atas rata-rata atau banjir datang.
Jika sirine berbunyi, maka masyarakat harus mulai dievakuasi. Namun Bambang mengaku belum menanyai masyarakat apakah mereka mendengar sirine-sirine tersebut berbunyi saat banjir 1 Januari lalu.
Bambang juga mengakui early warning system belum sesuai harapan. "Warning itu seharusnya diterima sampai orang per orang artinya semua orang berhak dapat informasi itu. Tapi kalau kami liat kondisi seperti ini artinya agak jauh dari harapan," kata Bambang.
