RUU Omnibus Law Bikin DPR Tunda Sahkan Prolegnas Prioritas 2020

Mantan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI perioder 2019-2020 memiliki harta Rp 32.196.441.418. Dok.TEMPO//Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - DPR urung mengesahkan Prolegnas (Program Legislasi Nasional) prioritas 2020 yang sedianya dilakukan dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I pada Selasa lalu, 17 Desember 2019.

Mengapa?

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan penundaan itu karena DPR menunggu surat presiden (surpres) tentang Rancangan Undang-undang Omnibus Law usulan pemerintah.

"Kami cuma tunda dua minggu, enggak apa-apa kan?" kata politikus Gerindra tersebut kepada Tempo pada Selasa, 17 Desember 2019.

Menurut Sufmi Dasco, DPR menjadwalkan mengesahkan Prolegnas prioritas 2020 setelah memasukkan RUU Omnibus Law. 

Dia menyatakan pengesahan Prolegnas prioritas 2020 akan dilakukan pada masa sidang berikutnya, yakni Januari 2020.

Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyepakati 50 RUU masuk dalam Prolegnas 2020, tiga di antaranya RUU Omnibus Law.

Ketiganya adalah RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, RUU Ibu Kota Negara, dan RUU Kesehatan Nasional.

Kemarin, Selasa, 17 Desember 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemui Ketua DPR Puan Maharani membicarakan RUU Omnibus Law Perpajakan.

Presiden Jokowi juga mengatakan sudah meminta Puan agar pembahasan RUU Omnibus Law rampung dalam waktu tiga bulan.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan dia tak bisa memastikan pembahasnan bisa selesai dalam tenggat waktu itu.

Politikus PDIP itu beralasan pemerintah belum mengirimkan surpres RUU Omnibus law kepada DPR. Semestinya surpres dikirimkan kepada DPR pada bulan ini, Desember 2019.






DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

1 jam lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

6 jam lalu

Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

Menurut Dasco, calon Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis cara menghadapi dampak ekonomi global saat uji kelayakan dan kepatutan.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

23 jam lalu

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

1 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.


DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

1 hari lalu

DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

DPR belum bisa menggelar fit and proper test untuk calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Begini kata Ketua Komisi I Meutya Hafid.


Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

1 hari lalu

Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

Fit and proper test calon Panglima TNI Yudo Margono menunggu hasil dari Bamus DPR


Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

1 hari lalu

Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

Bambang memproyeksikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan menjadi Undang-Undang sebelum masa reses.


Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

1 hari lalu

Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

Puan Maharani, menyatakan KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan nama yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI


Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

2 hari lalu

Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

Dave Akbarshah Fikarno mengatakan fit and proper test calon Panglima TNI akan dilaksanakan paling lambat Rabu pekan ini.


Kemenkes Imbau Dokter PNS Tidak Ikut Demo Tolak Omnibus Law Kesehatan

2 hari lalu

Kemenkes Imbau Dokter PNS Tidak Ikut Demo Tolak Omnibus Law Kesehatan

Kemenkes menyampaikan agar dokter-dokter lebih mengutamakan pelayanan kepada pasien pada fasilitas kesehatan.