TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang Undang Kementrian Negara Permadi mengatakan pengesahan Rancangan Undang Undang Kementrian Negara batal dilakukan pada rapat Paripurna DPR hari ini, Jumat (18/7). "Baru tadi malam disetujui oleh para menteri," kata politikus PDI Perjuangan ini kepada Tempo pada Kamis malam. Salah satu yang membuat alot pembahasan rancangan ini adalah materi pejabat negara yang harus melepaskan jabatan dari partai. Dengan waktu yang singkat, kata dia, rancangan itu tidak memungkinkan disahkan pada pada Sidang Paripurna DPR. "Baru bisa disahkan pada masa sidang berikutnya," katanya.Menurut dia, rancangan ini sudah dibahas sejak dua tahun lalu. Tapi, pembahasan terus molor karena materi keharusan pejabat negara melepas jabatan ketua partai politik belum bisa disepakati. "Ada tarik menarik di situ," katanya.Dia menambahkan Undang Undang ini mulai dibahas sejak Menteri Sekretaris Negara masih dijabat Yusril Ihza Mahendra. "Tapi, saat itu deadlock," katanya. Sejak Menteri Sekretaris Negara dijabat Hatta Rajasa, pemerintah lebih kooperatif membahas rancangan ini. Selain Sekretariat Negara, pembahasan draf ini melibatkan Departemen Hukum dan HAM dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. Eko Ari Wibowo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
8 jam lalu
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?
Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran
14 jam lalu
Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran
Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi
1 hari lalu
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi
Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.
Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara
1 hari lalu
Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara
Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.
Ketua Baleg Ungkap Peran DPR dalam Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara
3 hari lalu
Ketua Baleg Ungkap Peran DPR dalam Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas membicarakan peran DPR jika pemerintah mengubah jumlah kementerian yang ada. Perubahan itu bisa dilakukan pemerintah jika DPR telah tuntas merevisi aturan jumlah kementerian dalam UU Kementerian Negara.
Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian
3 hari lalu
Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian
Baleg DPR RI berencana menghapus Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian yang ada adalah 34.
Gerindra Bantah Revisi UU Kementerian Negara untuk Akomodasi Prabowo Tambah Jumlah Menteri
4 hari lalu
Gerindra Bantah Revisi UU Kementerian Negara untuk Akomodasi Prabowo Tambah Jumlah Menteri
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah rencana revisi UU Kementerian Negara dilakukan untuk mengakomodasi presiden terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah menteri. "Sebenarnya begini, kalau ada revisi UU Kementerian, bukan untuk mengakomodasi jumlah menteri dalam jumlah tertentu," kata Dasco di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 14 Mei 2024.
PDIP Bicara Pertemuan Prabowo-Megawati, Revisi UU Kementerian Negara, hingga 8 Nama Cagub Jakarta
4 hari lalu
PDIP Bicara Pertemuan Prabowo-Megawati, Revisi UU Kementerian Negara, hingga 8 Nama Cagub Jakarta
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menjawab berbagai perkembangan politik terkini.
Pro-Kontra Soal Rencana Revisi UU Kementerian Negara untuk Pemerintahan Prabowo
4 hari lalu
Pro-Kontra Soal Rencana Revisi UU Kementerian Negara untuk Pemerintahan Prabowo
Gerindra menyatakan revisi UU Kementerian Negara bisa terlaksana sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI.
RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang
8 hari lalu
RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang
Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.
