TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang Undang Kementrian Negara Permadi mengatakan pengesahan Rancangan Undang Undang Kementrian Negara batal dilakukan pada rapat Paripurna DPR hari ini, Jumat (18/7). "Baru tadi malam disetujui oleh para menteri," kata politikus PDI Perjuangan ini kepada Tempo pada Kamis malam. Salah satu yang membuat alot pembahasan rancangan ini adalah materi pejabat negara yang harus melepaskan jabatan dari partai. Dengan waktu yang singkat, kata dia, rancangan itu tidak memungkinkan disahkan pada pada Sidang Paripurna DPR. "Baru bisa disahkan pada masa sidang berikutnya," katanya.Menurut dia, rancangan ini sudah dibahas sejak dua tahun lalu. Tapi, pembahasan terus molor karena materi keharusan pejabat negara melepas jabatan ketua partai politik belum bisa disepakati. "Ada tarik menarik di situ," katanya.Dia menambahkan Undang Undang ini mulai dibahas sejak Menteri Sekretaris Negara masih dijabat Yusril Ihza Mahendra. "Tapi, saat itu deadlock," katanya. Sejak Menteri Sekretaris Negara dijabat Hatta Rajasa, pemerintah lebih kooperatif membahas rancangan ini. Selain Sekretariat Negara, pembahasan draf ini melibatkan Departemen Hukum dan HAM dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. Eko Ari Wibowo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang
2 hari lalu
RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang
Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.
Pakar Nilai Usul Revisi UU Kementerian Negara Kontradiktif dan Sarat Politis
4 hari lalu
Pakar Nilai Usul Revisi UU Kementerian Negara Kontradiktif dan Sarat Politis
APHTN-HAN mengusulkan revisi UU Kementerian Negara agar jumlah Kementerian mendatang mengakomodir kabinet selenajutnya. Diinilai kontradiktif dan sarat politis.
Menteri Jokowi Tidak Netral dalam Pilpres 2024, Pakar Minta DPR Revisi UU Kementerian Negara
5 November 2023
Menteri Jokowi Tidak Netral dalam Pilpres 2024, Pakar Minta DPR Revisi UU Kementerian Negara
Batas-batas kewenengan menteri perlu diperjelas termasuk kekuasaan yang berpotensi disalahgunakan atau digunakan di luar kewenangan.
Dicopot, Arcandra Masih Istirahat di Rumah Dinas
16 Agustus 2016
Dicopot, Arcandra Masih Istirahat di Rumah Dinas
Setelah dicopot sebagai menteri, Arcandra menghabiskan malam di rumah dinas menteri Jalan Brawijaya VIII Nomor 30.
Kementerian Terbitkan Pemberlakuan SNI
21 Juli 2015
Kementerian Terbitkan Pemberlakuan SNI
Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/6/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Kementerian Kelautan Bagikan Kartu Sembako
2 Agustus 2010
Kementerian Kelautan Bagikan Kartu Sembako
"Bantuan sembako diberikan ketika nelayan tidak bisa melaut," kata Fadel Muhammad saat acara temu usaha perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, Senin (2/8).
Patrialis Bantah Institusinya Dapat Rapor Merah
13 Juli 2010
Patrialis Bantah Institusinya Dapat Rapor Merah
Menteri Hukum dan Ham Patrialis Akbar membantah kementeriannya mendapat rapor merah dari Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4).
Semua Departemen Akan Berubah Menjadi Kementerian
8 Januari 2010
Semua Departemen Akan Berubah Menjadi Kementerian
Menurut Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, akan ada penggabungan atau likuidasi sesuai dengan kementerian itu sendiri.
Pansus RUU Kementerian: Menteri Boleh Jabat Pimpinan Partai Politik
15 Oktober 2008
Pansus RUU Kementerian: Menteri Boleh Jabat Pimpinan Partai Politik
Dalam rapat kerja siang tadi akhirnya dicapai kesepakatan tentang jumlah kementrian yakni maksimal 34 kementerian.
