PDIP: Rekomendasi Pilkada dari Pusat, Tak Suka Cari Partai Lain

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana kantor DPD PDI Perjuangan saat Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Solo di Panti Marhaen, Kantor Dewan Perwakilan Daerah PDIP Jawa Tengah, Kamis, 12 Desember 2019 (Tempo/Jamal Abdun Nashr)

    Suasana kantor DPD PDI Perjuangan saat Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Solo di Panti Marhaen, Kantor Dewan Perwakilan Daerah PDIP Jawa Tengah, Kamis, 12 Desember 2019 (Tempo/Jamal Abdun Nashr)

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Arif Wibowo, mengatakan Dewan Pimpinan Pusat partai yang akan mengambil keputusan dalam mengeluarkan rekomendasi ihwal siapa yang bakal dicalonkan dalam Pilkada.

    Selain oleh DPP, Arif mengatakan keputusan juga bisa berasal dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia menyebut ketua umum partai berlogo banteng ini memiliki hak prerogatif untuk mengambil keputusan tersebut.

    "Diputuskan di rapat pleno DPP. Kami juga enggak bisa menduga-duga kapan Bu Mega menggunakan prerogatifnya," kata Arif di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 13 Desember 2019.

    Arif mengatakan Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah bisa saja mengajukan nama kepada DPP dari proses penjaringan yang dilakukan di tingkat daerah. Namun, calon yang diajukan sekurang-kurangnya harus dua pasang.

    Para bakal calon kepala daerah itu akan menjalani serangkaian tes yang diadakan partai, di antaranya psikotes dan wawancara. Partai juga akan mengukur loyalitas mereka. Selain itu, kata Arif, DPD atau DPC PDIP juga mengadakan tiga kali survei untuk mengukur elektabilitas dan popularitas.

    Hasil sigi pertama harus diserahkan kepada DPP PDIP selambat-lambatnya 25 Desember. Adapun survei kedua akan digelar sekitar Februari tahun depan, kemudian survei terakhir pada akhir Mei atau awal Juni, sebelum penutupan pendaftaran bakal calon ke Komisi Pemilihan Umum.

    Arif enteng menanggapi partainya dianggap tak demokratis lantaran keputusan pencalonan diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat. "Demokrasi terpimpin partai ideologis ya begitu. Kalau enggak setuju, cari partai lain. Jangan dari PDIP," kata Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

    Menurut dia, mekanisme ini juga berdasarkan evaluasi Pilkada 2016, 2017, dan 2018. Sebelumnya, pencalonan dilakukan oleh para pengurus di daerah. Namun kata Arif, ada banyak kepala daerah terpilih yang ternyata tak berdampak terhadap elektoral partai.

    "Banyak bupati yang di PDIP tidak berdampak elektoral pada partai. Lalu kedua tidak dekat dengan rakyat, berjarak dengan rakyat, business as usual, tidak menyejahterakan rakyat," kata dia.

    Pencalonan kepala daerah dari PDIP ramai disorot belakangan ini lantaran majunya putra dan menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution. Keduanya berniat maju pemilihan Wali Kota Solo, Jawa Tengah, dan Medan, Sumatera Utara.

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, Megawati memiliki perhatian khusus terhadap pencalonan Gibran. "Yang berdampak pada politik nasional, pasti akan ada perhatian sendiri. (Megawati) memberikan atensi khusus," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.