INFO NASIONAL — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melalui satuan kerja Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) menyelenggarakan Workshop ”Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional” pada 11 - 12 Desember 2019 di Anvaya Hotel Kuta, Bali.
Kegiatan kolaboratif ini membahas isu-isu yang menjadi tantangan serta solusi dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor industri perikanan untuk menerapkan konsep pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional.
Baca Juga:
Workshop ini diharapkan dapat mengeluarkan hasil konkret sebagai masukan kepada pemerintah dalam mempercepat pembangunan negara, khususnya di bidang kelautan dan perikanan.
Indonesia tengah menyongsong peralihan konsepsi dan praktik ekonomi dari yang bersifat tradisional ke konsep pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan sosial ekonomi serta berfokus pada keberlanjutan ekosistem laut.
Hal ini ditegaskan oleh Himawan Hariyoga, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas (Sesmen PPN/Sestama Bappenas), dalam pembukaan Workshop Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional.
Baca Juga:
“Dengan luas laut mencapai 70 persen dari total luas wilayah, pengelolaan laut tidak dapat dikendalikan secara sentralistik saja. Salah satu caranya ialah melalui peningkatan pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP, dengan menguatkan data stok perikanan dan kelembagaan WPP,” ujar Himawan.
Penentuan arah kebijakan pengelolaan perikanan berdasarkan WPP sebagai basis spasial dalam kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dimuat dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, khususnya pada Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi, dimana terdapat Program Prioritas Nasional mengenai Pengelolaan Kelautan dan Kemaritiman.
Hal ini dilandasi karena sektor perikanan turut memberi sumbangan bagi pembangunan nasional mencakup pembangunan ekonomi berupa kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional, penciptaan lapangan pekerjaan serta peningkatan kesejahteraan, maupun ketahanan pangan.
Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya perikanan juga memerlukan keterlibatan multi-sektoral dan multi-pemangku kepentingan untuk dapat diimplementasikan secara optimal.
Adapun strategi yang dibangun dalam pengelolaan perikanan berbasis WPP ini ialah (1) meningkatkan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan; (2) penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; (3) meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan; (4) meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, perlindungan usaha, dan akses pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan skala kecil; serta (5) meningkatkan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sendiri terbagi ke dalam 11 WPP lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1/2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/2014.
Wilayah ini merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk aktivitas utama antara lain penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan lainnya. Pengelolaan WPP sebagai basis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan upaya strategis dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan guna mengoptimalkan perekonomian.
Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bidang perikanan, Bappenas menerapkan kebijakan pengintegrasian riset ke dalam implementasi pembangunan berkelanjutan yang merupakan salah satu model inovasi pembangunan.
Himawan juga mencontohkan tentang aspek manajemen terhadap pengelolaan perikanan berbasis data (evidence-based policy) yang akurat dan didukung dengan hasil riset yang mutakhir.
“Nantinya sektor perikanan Indonesia melalui pengelolaan berbasis WPP dapat menjadi salah satu contoh nyata bagaimana aspek riset digunakan dalam menjaga sumber daya laut dan perikanan sekaligus dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terutama dalam mendukung TPB 14 (Ekosistem Lautan).
Dokumen rancangan RPJMN 2020-2024 telah menginternalisasikan TPB 14 dengan beberapa target pencapaian seperti proporsi produksi perikanan tangkap yang lestari, dan luasan kawasan konservasi perairan yang ditetapkan.
Dalam hal ini, Bappenas melalui satuan kerja (Satker) ICCTF juga berupaya untuk mengintegrasikan isu-isu pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam salah satu agenda kerjanya seperti COREMAP-CTI (Coral Reef Management Program-Coral Triangle Initiative) yang merupakan salah contoh inovasi pembangunan berkelanjutan. (*)
