BPIP Anggap Toleransi Ekonomi menjadi Tantangan Indonesia

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil ketua dewan pengarah bpip Tri Sutrisno, anggota dewan pengarah said Aqil Siradj, Sudhamek, ketua komisi 2 DPR Doli kurnia saat menjadi oembiacar diskusi di BPIP, Selasa (10/12/2019). FOTO/BPIP

    Wakil ketua dewan pengarah bpip Tri Sutrisno, anggota dewan pengarah said Aqil Siradj, Sudhamek, ketua komisi 2 DPR Doli kurnia saat menjadi oembiacar diskusi di BPIP, Selasa (10/12/2019). FOTO/BPIP

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Said Aqil Siradj menilai tantangan Indonesia saat ini dan ke depan bukan hanya toleransi soal agama, tapi juga masalah ekonomi.

    "Kesenjangan dan ketidakadilan masih terjadi di mana-mana," tutur Said dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo dari BPIP, Selasa, 10 Desember 2019.

    Ia bercerita pernah merasa miris ketika melihat kemiskinan penduduk di sekitar daerah pertambangan. "Bayangkan itu mereka hidup di sekitar daerah tambang, tapi miskin," ujar Said Aqil.

    Ke depan, kata dia, pemerintah harus bisa mengurangi kesenjangan ini melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Sebab, ujar Said Aqil, kesenjangan, kemiskinan, dan kebodohan akan memicu gerakan-gerakan radikalisme. ”Para konglomerat juga harus peduli dengan orang kecil,” katanya.

    Dewan Pengarah Sudhamek berharap ke depan pemerintah menelurkan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong tumbuhnya UMKM. Sebab, kata dia, UMKM ini menjadi salah satu faktor yang menciptakan pemerataan ekonomi. “Meski kecil tapi usaha ini bisa menyerap banyak tanaga kerja,” ujarnya.

    Adapun menurut Dewan Pengarah BPIP lainnya, Try Sutrisno, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila mestinya menjadi pegangan Indonesia. Pendiri bangsa sudah merumuskan semua nilai-nilai universal itu ke dalam lima Pancasila, mulai sikap toleran hingga kerjasama.

    “Sayangnya saat ini yang menonjol itu kepentingan pribadi, kelompok, dan bangsa. Ini tantangan yang harus kita atasi,” ujar Try.

    Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengatakan adanya BPIP ini menjadi momentum yang bagus untuk membumikan nilai-nilai Pancasila. Sehingga semua harapan tentang Indonesia maju, berkeadilan, toleran bisa segera terwujud.

    Menurut dia, agar nilai-nilai Pancasila ini tak terabaikan, DPR berencana memperkuat posisi BPIP ini melalui undang-undang, bukan peraturan presiden. Harapannya, dengan adanya Undang-undang tentang BPIP, percepatan membumikan nilai-nilai Pancasila ke generasi muda bisa terlaksana segera. “Kalau kita punya pemahaman yang sama, Insya Allah persoalan yang kita hadapi akan selesai,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.