TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDIP di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ahmad Basarah, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bersikap emosional menolak amandemen Undang-undang Dasar 1945.
"Ya sebenarnya Pak Jokowi tidak harus menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional menyikapi dinamika wacana dan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 Desember 2019.
Basarah menilai Jokowi tak akan emosional seumpama mendapatkan masukan yang komprehensif. Dia mengakui, saat ini memang ada dinamika yang berkembang ihwal agenda amandemen konstitusi.
Salah satu yang belakangan muncul ialah perubahan masa jabatan presiden dan pemilihan presiden oleh MPR. Namun, Basarah menegaskan agenda utama amandemen konstitusi adalah kembalinya haluan negara.
Agenda mengembalikan GBHN itu telah menjadi rekomendasi MPR periode 2014-2019, yang akan ditindaklanjuti oleh periode sekarang.
"Presiden perlu mendapatkan gambaran yang lebih utuh, lebih komprehensif, lebih substansi. Jangan akhirnya Presiden menanggapi dinamika di luar pembicaraan di MPR," kata dia.
Ketua DPP PDIP ini lantas menyinggung peran Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Menurut Basarah, Pratikno kurang menjalankan fungsi koordinasi antara Presiden dan MPR ihwal agenda amandemen UUD 1945 ini.
Dia mengatakan bahwa Pratikno belum pernah mengundang MPR dan Fraksi PDIP untuk berdiskusi perihal ini. Padahal, kata Basarah, diskusi itu penting agar ada gambaran yang lebih komprehensif dan bukan cuma sebatas riak-riak politik soal amandemen.
"Fungsi-fungsi koordinasi politik dan koordinasi di Presiden di lingkungan Istana Negara, Mensesneg harus lebih efektif, berkoordinasi dengan publik, berkoordinasi dengan kami di MPR," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menolak amandemen UUD 1945 lantaran berpotensi melebar ke mana-mana. Dia menilai lebih baik tak usah dilakukan amandemen konstitusi sama sekali.
"Sekarang kenyataannya begitu, kan. Ada yang lari presiden dipilih MPR, lari tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amandemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.
