TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta Airlangga Hartarto memperjuangkan perubahan sistem pemilihan umum dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Pesan ini disampaikan Agung saat menghadiri pertemuan para senior Golkar dengan pimpinan DPD I dan II Golkar se-Indonesia.
"Tolonglah Pak Airlangga, kalau terpilih nanti, sistem pemilu kita tolong diperbaiki," kata Agung di Hotel Solitaire, Serpong, Tangerang Selatan, Senin malam, 2 Desember 2019.
Agung mengatakan, ke depannya masyarakat tak perlu memilih secara langsung perwakilannya yang akan duduk di lembaga legislatif. Dia beralasan, Undang-undang Dasar 1945 menyebut bahwa yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik bukan orang per orang.
"Kalau bisa rakyat tidak usah milih orang per orang lagi," kata mantan ketua umum Golkar ini merujuk pada Pemilu yang mencoblos tanda gambar partai politik.
Agung beralasan sistem proporsional terbuka lebih merugikan selama ini. Meski begitu, Agung mengatakan proses di internal partai harus tetap transparan.
"Jadi proporsional tertutup, tapi transparan," ujarnya.
Sistem pemilihan legislatif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menggunakan sistem proporsional terbuka. Dalam sistem ini, masyarakat dapat memilih langsung calon-calon yang akan duduk di legislatif.
Sebaliknya, sistem proporsional tertutup berarti partai politik yang menetapkan kader-kader yang bakal dikirim ke parlemen. Dalam sistem ini masyarakat hanya memilih partai, bukan calon legislatif.
Dalam pembahasan revisi UU Pemilu sebelumnya, sistem proporsional tertutup banyak menuai kritik karena berpotensi mempersempit ruang partisipasi perempuan dalam politik. Di sisi lain, sistem proporsional tertutup dinilai dapat memangkas biaya politik dan meminimalisasi politik uang.
Airlangga sebelumnya pernah berujar akan mendorong kembali sistem proporsional tertutup ini. Golkar juga memiliki agenda lain terkait aturan pemilu, di antaranya merevisi pemilu serentak dengan memisahkan pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.
