Akademikus Kritik SKB 11 Menteri Terkait Radikalisme

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Polisi melakukan penjagaan saat dilakukan penggeledahan di rumah terduga Teroris di Desa Waringinrejo, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Rabu 16 Okotber 2019. Di kawasan tersebut Densus 88 Antiteror menggeledah dua rumah terduga teroris dan menyita sejumlah dokumen dan buku diduga terkait radikalisme. ANTARA FOTO/Ardi Kuncoro

    Petugas Polisi melakukan penjagaan saat dilakukan penggeledahan di rumah terduga Teroris di Desa Waringinrejo, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Rabu 16 Okotber 2019. Di kawasan tersebut Densus 88 Antiteror menggeledah dua rumah terduga teroris dan menyita sejumlah dokumen dan buku diduga terkait radikalisme. ANTARA FOTO/Ardi Kuncoro

    TEMPO.CO, Mojokerto - Staf pengajar hukum pidana Universitas Airlangga (Unair) Amira Paripurna mengatakan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 11 Menteri bisa menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

    “Sebab daftar 11 macam hal pelanggaran tersebut multitafsir dan bisa menimbulkan bias,” katanya saat dihubungi, Kamis, 28 November 2019.

    Amira mengatakan pelanggaran terkait radikalisme dalam lingkup ASN tumpang tindih dengan aturan perundangan yang ada. Misalnya Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS atau ASN dan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

    “Karena sudah ada UU dan kenapa masih diatur dalam SKB lagi,” kata peneliti Center of Human Rights Law Studies (HRLS) atau Pusat Studi Hukum dan HAM Fakultas Hukum Unair Surabaya ini. 

    Selain itu, Amira melihat aturan yang ada dalam SKB 11 Menteri memperlihatkan negara kian menjauh dari prinsip hukum.

    “Secara formal dan prosedural akan mengundang ketidakjelasan otoritas yang akan bekerja untuk menguji secara obyektif dan yang paling mendasar bertentangan dengan prinsip lex certa, hukum yang berkepastian,” ujar Amira yang juga salah satu juru bicara akademisi hukum dan HAM.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.