TEMPO.CO, Tanjungpinang - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan pelakasanaan pilkada langsung di Indonesia menyebabkan 826 pasangan suami istri (pasutri) bercerai terutama di daerah Jawa. "Data terakhir itu ada 826 pasutri bercerai gara-gara pilihan berbeda," kata Bambang di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat, 22 November 2019.
Pilkada langsung, ujar dia, juga menimbulkan terjadinya gesekan akar rumput, perpecahan, hingga perang antarsuku dan antarkampung. Bahkan orangtua bertikai dengan anak terjadi akibat pilkada langsung.
Dampak lainnya dari pilkada langsung yang selama ini dipertahankan ialah sistem demokrasi Indonesia menjadi terjebak dengan angka-angka. Anggota DPR dan DPRD yang masuk ke parlemen pun bukan lagi membawa aspirasi rakyat, tetapi bermain dengan angka-angka.
Begitu pula dengan kepala daerah, seperti gubernur, bupati dan wali kota. Politikus Golkar itu mengaku tidak begitu yakin jika mereka bekerja untuk rakyat setelah terpilih. Karena biaya politik yang tinggi dan tak masuk akal.
"Sehingga anggota DPR, DPRD dan kepala daerah akan berpikir bagaimana uang kampanye balik lagi ke kantong pribadi dibanding fokus memikirkan rakyatnya," kata Bambang.
MPR tengah mengevaluasi pilkada langsung untuk melihat apakah lebih banyak manfaat atau mudaratnya. Jika memang lebih banyak mudaratnya, perlu dievaluasi secara serius melalui Undang-Undang Pemilu." Bambang menyarankan pilkada melalui DPRD untuk menekan gesekan dan kasus korupsi kepala daerah.
