Rapat dengan Komisi Hukum DPR, Kapolri Paparkan Kinerja Polisi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian bersama Kapolri baru Jenderal Idham Aziz menaiki mobil sambil melakukan pengecekan pasukan sebelum digelarnya upacara serah terima jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di lapangan Mako Brimob Polri, Jakarta, Rabu, 6 November 2019. TEMPO/Genta Shadra Ayubi

    Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian bersama Kapolri baru Jenderal Idham Aziz menaiki mobil sambil melakukan pengecekan pasukan sebelum digelarnya upacara serah terima jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di lapangan Mako Brimob Polri, Jakarta, Rabu, 6 November 2019. TEMPO/Genta Shadra Ayubi

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mabes Polri menggelar rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara II DPR-MPR pada Rabu, 20 November 2019. Kepala Kepolisian Jenderal atau Kapolri Idham Azis memaparkan laporan capaian kinerja Polri sejak 2014.

    "Di 2018 ini, kami memperoleh nilai yakni 74,08 dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Idham.

    Untuk isu terorisme, Idham mengatakan polisi telah menangkap 74 terduga teroris usai kejadian bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan. Sementara di sepanjang 2019 sendiri, Polri telah menangkap 275 terduga teroris. 

    "Dua orang sudah vonis, 42 orang sudah dalam proses sidang, 220 orang dalam proses penyidikan, dan delapan orang meninggal dunia," kata Idham.

    Lalu untuk penyelidikan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan, Idham mengklaim pihaknya telah bekerja maksimal untuk mengusut kasus tersebut. Ia pun memaparkan hal-hal yang sudah institusinya lakukan.

    "Kami sudah memeriksa 73 saksi, memeriksa dan menganalisa 38 rekaman kamera pengawas, memeriksa 114 toko kimia di sekitar rumah saudara Novel, dan yang lainnya," ujar Idham.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.