TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengatakan, masukan dari sejumlah pihak terkait pencalonan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai bos dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dibahas dalam sidang Tim Penilaian Akhir (TPA).
"Di dalam TPA ada presiden, wakil ketua Pak Ma'ruf Amin, kemudian Mensesneg, Sekretaris Pak Seskab, menteri terkait dan juga badan kepegawaian. Praktis masukan dari semua pihak, termasuk menteri terkait (disampaikan)," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 18 November 2019.
Terkait adanya penolakan dari sejumlah kalangan terhadap Ahok, Fadjroel enggan mengomentarinya. Ia menyerahkan semuanya pada Menteri BUMN Erick Thohir.
"Mengenai nama-nama yang diajukan, tidak ada satu pun yang disampaikan kepada kami. (Silakan) Tanya ke Pak Erick Thohir karena lingkup tugas beliau," tuturnya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya membenarkan jika Ahok menjadi calon pejabat BUMN. Rumor yang beredar mantan gubernur DKI Jakarta itu akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina.
Namun Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersama (FSPPB), Arie Gumilar, menolak pencalonan Ahok ini. Arie menyatakan Ahok adalah tokoh yang kesohor kerap membuat kegaduhan.
Ia khawatir karakter Ahok yang dia nilai menggebu-gebu ini akan berdampak pada organisasi Pertamina. Ia juga was-was ke depan hal ini bakal mempengaruhi distribusi energi dan pelayanan BBM kepada masyarakat.
Sementara itu, Juru bicara Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin, mengatakan pihaknya akan membuat gerakan menolak Ahok menjabat komisioner di Pertamina. Namun syaratnya bila pihak badan usaha milik negara itu juga menyatakan menolak Ahok dan meminta dukungan PA 212.
Staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, menduga langkah FSPPB yang menolak Ahok dilatari dua faktor. Keduanya berkaitan dengan sikap transparansi Ahok dan perbedaan politik.
Arya meminta serikat pekerja perusahaan pelat merah itu bersikap profesional. Menurut dia, sebagai pegawai, semestinya pekerja menerima siapa pun pemimpinnya. Ia juga menyayangkan penolakan terhadap Ahok terjadi kala kinerjanya di perusahaan pelat merah belum diuji.
