Tiga Partai Ingin Ahok Jadi Dirut BUMN, Bukan Komisaris

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat mengobrol saat usai acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat mengobrol saat usai acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus dari sejumlah partai politik mendorong agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi direktur utama di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka tak terlalu setuju jika Ahok menjadi komisaris utama.

    Alasannya, posisi komisaris utama dinilai kurang berperan dan tak sesuai dengan profil Ahok yang digadang-gadang bisa membenahi permasalahan di perusahaan BUMN. "Kalau jadi komisaris sih cuma mau cari makan bulanan aja, ya. Komisaris di BUMN itu enggak ada perannya sama sekali," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono kepada Tempo, Kamis, 14 November 2019.

    Hal senada disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon. Menurut Jansen, karakter Ahok bak striker dalam permainan sepak bola, sehingga harus ditempatkan di posisi depan. "Komisaris bukan eksekutor langsung, eman karakter aslinya tidak tersalurkan, padahal karakter Pak Ahok ini eksekutor sejati," kata Jansen melalui pesan tertulis kepada Tempo, Kamis, 14 November 2019.

    Jansen terutama menilai Ahok cocok memimpin PT PLN (Persero). Menurut dia, sifat Ahok yang kerap marah-marah dibutuhkan untuk membenahi PLB yang kinerjanya buruk.

    Adapun Arief mengajukan nama yang menurutnya cocok menjadi direksi mendampingi Ahok. Sebab menurut dia, Ahok menghadapi tantangan para mafia rente.

    Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini pun mengusulkan agar Ahok didampingi anggota direksi yang mengerti permainan mafia rente di Pertamina dan PLN. Arief lantas mengajukan nama Ahmad Daryoko, mantan Ketua Serikat Pekerja PLN yang dinilainya gigih melawan koruptor dan pemburu rente di perusahaan pelat merah itu.

    "Jika jajaran direksinya yang membantu Ahok bukan model kayak Ahmad Daryoko ya wasalam saja Ahok akan banyak tertipu oleh jaringan mafia pemburu rente di PLN," kata Arief.

    Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,  Achmad Baidowi mengatakan menghormati kewenangan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menentukan pimpinan BUMN. Meski begitu, Baidowi mengingatkan Ahok agar mengubah pola komunikasi dengan lebih mengedepankan empati dalam memimpin lembaga. "Setiap persoalan bisa diselesaikan dengan baik-baik saja tanpa harus dengan emosi," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR ini melalui keterangan tertulis pada Rabu lalu, 13 November 2019.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi membenarkan kabar bahwa Ahok dicalonkan menjadi pejabat di BUMN. Namun Presiden belum member tahukan jabatan dan posisi Ahok.

    Menurut Jokowi, Ahok bisa menduduki kursi komisaris utama atau direktur utama perusahaan pelat merah. "Bisa dua-duanya tapi pakai proses seleksi, masih dalam proses," kata dia di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.