Perintah Jokowi ke Prabowo: Kembangkan Industri Pertahanan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kiri) bersama Wakil Presiden Ma'aruf Amin saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi (kiri) bersama Wakil Presiden Ma'aruf Amin saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengembangkan industri pertahanan strategis dalam negeri. Ia ingin Prabowo memanfaatkan dengan betul anggaran pertahanan sehingga bisa memenuhi minimum esensial force yang sudah ditetapkan.

    "Sedapat mungkin jangan sampai kita impor semuanya. Harus di anggaran yang ada, harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis dari hulu sampai ke hilir," katanya dalam pengantar rapat terbatas Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.

    Jokowi menginstruksikan pula untuk menjalin kerja sama dengan BUMN dan pihak swasta terkait pengembangan industri pertahanan dalam negeri ini. "Kita ingin agar produk-produk yang ada itu bisa kita ekspor," ujarnya.

    Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Jokowi memberikan pekerjaan rumah untuknya dan Prabowo agar industri pertahanan berkembang. "Karena kalau bicara industri pertahanan itu tidak hanya alutsista tapi banyak hal," kata dia usai dilantik pada 25 Oktober kemarin.

    Trenggono berujar ia dan Prabowo tidak ingin pengadaan barang-barang terkait pertahanan harus bergantung dengan negara lain. "Inginnya enggak mau tergantung dengan luar kecuali hal-hal yang sifatnya dengan teknologi tinggi. Karena itu bagian jati diri bangsa," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.