Fachrul Razi Anggap PNS Pakai Celana Cingkrang Tak Sesuai Aturan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Fachrul Razi saat mengikuti sidang kabinet pertama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    Menteri Agama Fachrul Razi saat mengikuti sidang kabinet pertama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan aparatur sipil negara (ASN) yang mengenakan celana cingkrang tidak sesuai aturan. Meski tak bisa dipersoalkan dari segi agama, Fachrul menyebut celana cingkrang melanggar aturan berpakaian ASN.

    “Masalah celana cingkrang itu tidak bisa dilarang dari aspek agama, karena memang agama pun tidak melarang. Tapi dari aturan pegawai bisa (dilarang),” ucap Fachrul di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis 31 Oktober 2019.

    Fachrul menekankan agar ASN mengikuti semua aturan, termasuk cara berpakaian. Bila kukuh memakai celana cingkrang, dan tak mau ikut aturan, Fachrul mengatakan agar ASN itu keluar saja.

    “Misal ditegur celana, kok, tinggi gitu? Kamu nggak lihat aturan negara gimana? Kalau nggak bisa ikuti (aturan), keluar kamu,” kata dia.

    Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016, ASN pria diwajibkan menggunakan celana yang menutup mata kaki. Adapun yang disebut celana cingkrang, biasanya ujung celana ada di atas mata kaki.

    Sebelumnya Fachrul juga bercerita soal ASN yang tidak ikut menyanyikan Indonesia Raya dalam sebuah acara. Fachrul mengaku geram, karena tidak menghargai aturan. Fachrul pun menyuruh ASN tersebut untuk keluar bila tak menghargai lagu Indonesia Raya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.