TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Desmond J Mahesa menyebut pembentukan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat tak normal. Ia mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP banyak berperan dalam menyusun komisi.
“Kami enggak punya mekanismenya, demokrasi yang hari ini kami harus lapor ke PDIP,” kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 29 Oktober 2019.
Desmond menyebut PDIP menentukan musyawarah mufakat. Alih-alih pembagian proporsional, menurut Desmond, partai berlogo banteng tersebut banyak mengatur komisi melalui lobi-lobi.
Desmond menyebut ada proses akal-akalan soal pembagian proporsional. Ia menyebut PDIP meminta untuk musyawarah mufakat. Namun ia mengartikan musyawarah tersebut sebagai lobi-lobi di internal koalisi.
“Bagi mereka konsep musyawarah mufakat itu kumpul dalam ruangan koalisi mereka. Bagi yang non koalisi, harus menyerah dulu dengan mereka,” kata Desmond.
Ia mengatakan ada beberapa hal yang tak proporsional. Salah satunya adalah kursi Ketua Komisi III seharusnya dipegang oleh Partai Kebangkitan Bangsa, jika dihitung melalui pembagian proporsional sainte lague. Tapi, seperti diketahui kursi ketua Komisi III kini diduduki PDIP.
Selain itu PDIP mendapat jatah ketua Komisi IV, Komisi V, dan Badan Anggaran serta 11 wakil ketua. Sejumlah sumber menyebut Herman Hery akan menjadi ketua Komisi Hukum DPR. Di DPR periode sebelummya, Herman juga menjadi wakil ketua Komisi Hukum.
