Gibran Mau Maju Pilwakot Solo, PDIP: Pemimpin Tak Lahir Mendadak

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka saat tiba untuk melakukan pertemuan tertutup dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019. ANTARA

    Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka saat tiba untuk melakukan pertemuan tertutup dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan tak membeda-bedakan Gibran Rakabuming Raka dengan kader lainnya, jika ingin maju ke Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Solo via PDIP. "Kami memegang prinsip kesetaraan. Peraturannya, bisa maju lewat pintu DPC, DPD dan DPP sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto usai putra sulung Presiden Jokowi itu sowan kepada Megawati Soekarnoputri di bilangan Menteng, Jakarta pada Kamis, 24 Oktober 2019.

    Hasto menjelaskan, mekanisme yang berlaku adalah DPD, DPC dan DPP memberikan usulan, pemetaan politik dan survei, setelah itu melihat hasil psikotes calon dan komitmen kerakyatan kebangsaan. Tahapan terakhir, DPP memberikan pertimbangan dan kemudian diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    "Semua ada prosesnya, semua wajib mengikuti tahapan-tahapan yang berlaku," ujar Hasto.

    Setelah direkomendasikan ketua umum pun, ujar Hasto, calon wajib mengikuti sekolah kepala daerah. "Sehingga bagi PDIP, kami benar-benar mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin, pemimpin itu lahir melalui sebuah proses, bukan tiba-tiba," ujar Hasto Kristiyanto.

    Setelah pintu Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Solo tertutup, Gibran memang tak surut langkah mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Solo. Dia mencoba maju lewat jalur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP. "Saya tetap maju dari PDIP. Lewat DPD atau DPP (PDIP). Enggak mungkin independen," ujar Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan pada Ahad, 20 Oktober 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.