Kata Mabes Polri Soal Isu Tito Karnavian Masuk Kabinet Jokowi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Tito Karnavian tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 21 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 21 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Mabes Polri enggak berspekulasi soal kabar Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian yang bakal masuk ke kabinet Jokowi Jilid II.

    Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra mengatakan, polri masih menunggu kabar dari Istana. "Tunggu kabar selanjutnya sebagaimana pihak Istana sudah memberikan informasi awal bahwa Rabu (23/10) akan dilaksanakan pelantikan. Tapi sekali lagi sifatnya informasi awal," kata dia di kantornya, Jakarta Selatan pada Senin, 21 Oktober 2019.

    Asep pun enggan berspekulasi lebih jauh perihal isu tersebut. Ia hanya mengatakan, Polri akan menganalisa setelah pelantikan sudah terlaksana. "Dari situ kami akan bisa bagaimana menganalisis dan memprediksi hal- hal yang berkembang selanjutnya," ucap Asep.

    Pagi tadi, 21 Oktober 2019, Tito Karnavian mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Perihal tawaran menteri, mantan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya periode 2015-2016 ini tak berkomentar banyak. "Nanti lihat saja setelah ini," kata Tito di Istana Negara, Jakarta Pusat.

    Hari ini, Presiden memanggil sejumlah tokoh menjelang pengumuman susunan kabinet pada Rabu, 23 Oktober 2019 mendatang. Selain Tito, Jokowi juga memanggil mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, eks CEO Gojek Nadiem Makarim, pendiri NET TV Wishnutama, dan mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Erick Thohir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.