Pimpinan KPK Berprasangka Baik terhadap Pidato Pelantikan Jokowi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah memaparkan hasil operasi tangkap tangan dugaan suap yang melibatkan tiga Direksi Perum Perindo di kantornya, Jakarta Selatan pada Selasa, 24 September 2019. TEMPO/Andita Rahma

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah memaparkan hasil operasi tangkap tangan dugaan suap yang melibatkan tiga Direksi Perum Perindo di kantornya, Jakarta Selatan pada Selasa, 24 September 2019. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang berprasangka baik terhadap pidato Presiden Joko Widodo yang tidak menyinggung isu pemberantasan korupsi. Menurut dia, Jokowi sudah memasukan visi antikorupsi ketika menyebut cita-cita Indonesia tahun 2045. Secara eksplisit atau implisit pasti termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi.

    “Mimpi 2045 akan sulit tercapai kalau perilaku korup masih berlanjut." Saut menyampaikannya dalam keterangan tertulis, Senin, 21 Oktober 2019.

    Isu pemberantasan korupsi absen dari materi pidato pelantikan Jokowi pada 20 Oktober 2019. Namun, Jokowi bercita-cita Indonesia sudah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah pada 2045. Mantan Wali Kota Solo ini berharap, pada 100 tahun setelah kemerdekaan Indonesia bisa jadi negara maju dengan pendapatan Rp320 juta per kapita. "Itu target kita," ujar Jokowi.

    Saut mengatakan mimpi Indonesia 2045 sejahtera itu tak akan bisa tercapai bila korupsi masih berlanjut. Oleh karena itu, pimpinan KPK menganggap Jokowi punya gambaran bahwa Indonesia pada 2045 juga sudah minim korupsi.

    Mayoritas negara maju punya kemiripan, yakni indeks persepsi korupsinya tinggi. Untuk memperoleh skor IPK yang tinggi, kata Saut, penataan pajak harus baik, begitupun pelayanan hukum, kepastian berusaha, perizinan dan demokrasi tanpa politik uang juga harus diwujudkan. "Kalau tidak, mimpi Indonesia 2045 bisa bergeser ke 2500.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.