TEMPO.CO, Jakarta - Amnesty International Indonesia menganggap masa akhir pemerintahan Joko Widodo adalah serangan yang paling kuat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Serangan itu gagal dibendung oleh masyarakat sipil, hingga berakhir pada berlakunya revisi Undang-Undang KPK yang dinilai melemahkan.
"Ini lah serangan kepada KPK yang paling sulit dibendung," kata Direktur Eksekutif Amnesty Usman Hamid dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Oktober 2019.
Usman menyebutkan kembali upaya-upaya pelemahan KPK sebelum era Jokowi. Misalnya, dalam perseteruan cicak versus buaya jilid 1 dan jilid 2. Cicak versus buaya merujuk pada perseteruan antara KPK dengan kepolisian. Dua jilid perseteruan itu berujung pada penetapan tersangka terhadap komisioner KPK.
Istilah cicak versus buaya pertama kali diucapkan oleh mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Susno Duadji untuk membandingkan kekuatan antara dua institusi itu. Cicak merujuk pada KPK, sedangkan buaya merujuk ke kepolisian.
Menurut Usman, dalam dua konflik itu, masyarakat sipil berhasil melakukan advokasi untuk mengentikan upaya pelemahan KPK. Keberhasilan itu bisa dicapai karena aktor pelemahan KPK ketika hanya satu, yakni dari unsur kepolisian. "Karena pertarungan saat itu hanya antara KPK dengan unsur polisi."
Kondisi itu, kata Usman, berbeda dengan kondisi pada akhir pemerintahan Jokowi. Menurut dia, saat ini, baik pemerintah, DPR dan kepolisian sama-sama berupaya melemahkan KPK. Hasilnya, kata dia, adalah revisi UU KPK yang akan melemahkan komisi antikorupsi ITU.
Usman mengibaratkan kondisi saat ini seperti kumpulan buaya melawan seekor cicak. "Kini buayanya tidak sendiri, tapi kumpulan buaya melawan cicak yang sama," kata dia.
