Peneliti LIPI: Pidato Jokowi di Pelantikan Presiden Berbau Orba

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gestur Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato awal masa jabatan dalam acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Gestur Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato awal masa jabatan dalam acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menilai pidato perdana Presiden Joko Widodo atau Jokowi seusai pelantikan mencerminkan arah pemerintahan yang mengarah pada pembangunan ala era Orde Baru.

    Dalam pidato tersebut, Jokowi sama sekali tak menyinggung masalah hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

    "Saya membaca ini memang nampak nuansanya lebih pada masalah pembangunan, masalah efisiensi, dan juga pembangunan terkait SDM, yang kalau kita lihat ini kok agak-agak mirip pemerintahan Soeharto," kata Firman kepada Tempo, Ahad, 20 Oktober 2019.

    Firman menyayangkan pidato Jokowi yang seakan tak menaruh perhatian terhadap masalah hukum, HAM, demokrasi, dan pemberantasan korupsi. Dia menilai, padahal empat hal itu merupakan masalah pokok yang juga berkaitan dengan Pancasila dan kemanusiaan.

    Selain itu, Firman menyebut Indonesia juga masih memiliki banyak pekerjaan rumah di empat isu tersebut. Dosen pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menilai harusnya Jokowi menaruh perhatian terhadap empat itu itu.

    "Dalam hal ini saya kira presiden tidak terlalu sensitif. Ini satu hal yang sangat disayangkan," kata dia.

    Dalam pidatonya tadi, Presiden Jokowi hanya menyinggung lima isu yang berkaitan dengan ekonomi. Lima isu itu adalah pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi yang dianggap menghambat, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.