Revisi UU KPK Berlaku, Masinton Sebut KPK Masih Bisa Sadap

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma

    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Masinton Pasaribu mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih tetap bisa menyadap dan melaksanakan operasi tangkap tangan meski belum ada dewan pengawas.

    Masinton mengatakan KPK tetap bisa menjalankan fungsi dan kewenangannya terkait penyelidikan, penyidikan, penuntutan, koordinasi, dan supervisi. Dia juga menyebut lembaga antirasuah itu tetap bisa melakukan penyadapan, yang biasanya menjadi bekal dalam melakukan operasi tangkap tangan.

    "KPK tetap bisa melakukan OTT. Itu kan berdasarkan bekal penyadapan, penyadapan tetap bisa dilakukan melalui mekanisme pengawasan, melalui dewan pengawas," kata anggota Panitia Kerja revisi UU KPK ini.

    Masinton menuturkan, selama belum ada dewan pengawas maka penyadapan dilakukan seizin komisioner KPK, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum revisi.

    Revisi UU KPK bakal berlaku 17 Oktober 2019. UU baru ini salah satunya mengatur penyadapan harus melalui izin tertulis dari dewan pengawas. Wewenang dewan pengawas pun dinilai terlalu dominan dan dikhawatirkan malah akan menghambat kerja KPK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.