Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cerita Puteri Komarudin, Anggota DPR Muda Berharta Rp 40,5 Miliar

image-gnews
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Puteri Komarudin ditemui di ruangannya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Puteri Komarudin ditemui di ruangannya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wajah anggota DPR Puteri Komarudin beberapa hari terakhir ini terpampang di berbagai media sosial. Ia tercatat sebagai salah satu anggota parlemen berusia belia yang punya kekayaan wah, senilai Rp 40,5 miliar.

Puteri dari mantan Ketua DPR Ade Komarudin ini angkat bicara soal pergunjingan di media sosial soal dirinya itu.

"Dari kecil aku udah terbiasa dikaitkan sama Papa, cuma yang aku pegang adalah ya udah berusaha lebih keras aja lagi," kata Puteri Komarudin, 26 tahun, ketika ditemui beberapa waktu lalu.

Puteri menjadi anggota DPR periode 2019-2024 dari Partai Golkar. Dia maju dari daerah pemilihan Jawa Barat VII yang sebelumnya juga menjadi dapil Ade Komarudin.

Meski begitu, perempuan bernama lengkap Puteri Anetta Komarudin ini mengatakan sang ayah sama sekali tak membantunya selama kampanye pemilihan legislatif yang lalu. Politikus senior Partai Golkar itu sakit selama hampir dua tahun terakhir hingga tak lagi beraktivitas politik.

"Selama masa kampanye beliau sama sekali tidak membantu, karena memang tidak bisa, untuk makan saja perlu dibantu," kata dia.

Puteri bercerita, rahasia suksesnya lolos ke Senayan adalah dengan gencar berkampanye langsung ke masyarakat. Dia mengaku berkeliling ke tiga kabupaten di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

Perempuan kelahiran Bandung, 21 Agustus 1993 ini mengaku menghabiskan dana Rp 1 miliar untuk berkampanye. Sebagian besar dana dialokasikan untuk biaya operasional berkeliling ke desa-desa di daerah pemilihan.

Sebelum terjun ke politik, Puteri sempat menjadi Pengawas Bank Junior di Otoritas Jasa Keuangan selama tiga tahun lebih. Di DPR, lulusan Chai CHee Secondary School Singapura dan jurusan ekonomi Universitas Melbourne ini pun mengincar Komisi Keuangan atau Komisi XI.

Visi Puteri di Komisi XI ialah membuat undang-undang yang mengatur tentang praktik rentenir. Menurut dia, praktik lintah darat itu amat merugikan masyarakat di banyak tempat, termasuk di daerah pemilihannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Aku ingin dorong supaya Komisi XI lebih sensitif gender juga, karena yang disasar oleh praktik rentenir itu adalah perempuan," kata Puteri.
Selain itu, dia juga ingin mendorong OJK lebih masif memberikan edukasi terkait akses terhadap produk keuangan legal serta menyelenggarakan perlindungan konsumen.

Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan Partai Golkar ini juga angkat bicara soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN-nya sebesar Rp 40,5 miliar, angka yang dianggap fantastis untuk usia 26 tahun. Menurut Puteri, 95 persen angka itu berasal dari harta tak bergerak, yakni satu bidang tanah yang terletak di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Tanah seluas 664 meter persegi itu adalah warisan keluarga yang sudah turun temurun. Puteri mengaku melaporkan nilai aset itu berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan harga pasar yang berlaku.

"Apa yang aku laporkan itu merefleksikan kenaikan harga tanah juga. Aku enggak mau nanti di kemudian hari malah jadi polemik, makanya berusaha se-transparan mungkin," ucap Puteri.

Dalam dokumen LHKPN yang dilaporkan pada Desember 2018, Puteri tercatat memiliki aset berupa tanah dan bangunan di empat lokasi. Selain tanah di Kebayoran Baru senilai Rp 40 miliar, dia juga memiliki tiga bidang tanah di Purwakarta, masing-masing seluas 1.095 meter persegi dengan nilai Rp 80 juta, 735 meter persegi dengan nilai Rp 100 juta, dan 1.497 meter persegi dengan nilai Rp 65 juta.

Dia juga mempunyai aset berupa mobil Kijang Innova tahun 2013 dengan nilai Rp 150 juta, kas dan setara kas sebesar Rp 114 juta, dan harta lainnya senilai Rp 35 juta.

Puteri Komarudin mengaku tak mau ambil pusing dengan banyaknya anggapan miring terhadap dirinya sebagai legislator muda dengan aset miliaran. Selain aset tanah warisan keluarga tersebut, Puteri mengaku memiliki uang simpanannya sendiri yang berasal dari beberapa usaha yang dia jalani.

"Nilai yang bombastis itu kan memang tanah keluarga yang turun temurun, karena harga tanah di Jakarta terus meningkat setiap tahunnya. Kalau yang lain-lain kan aku juga punya usaha sendiri, punya day care, punya pesantren, nabung dari zaman part time di Singapura dan Melbourne," kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemendagri Sepakat RUU DKJ Diajukan ke Sidang Paripurna DPR

20 menit lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Kemendagri Sepakat RUU DKJ Diajukan ke Sidang Paripurna DPR

Kemendagri setuju RUU DKJ untuk dibawa ke sidang paripurna DPR guna menjadi Undang-undang.


Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

1 jam lalu

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow, Rusia. Foto : Ist/Andri
Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow


Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

8 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat


Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

10 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.


DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

13 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna


KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

16 jam lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

KPU mengklaim sangat transparan di setiap proses tahapan pemilu.


Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

17 jam lalu

Desy Ratnasari. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

Desy Ratnasari pelantun Tenda Biru, terjun dalam dunia politik sejak 2014 hinggi kini berkali menjadi anggota DPR dari PAN.


Anggota DPR Usul Pemerintah Segera Proklamasikan Ibu Kota Negara Pindah, Apa Alasannya?

18 jam lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Anggota DPR Usul Pemerintah Segera Proklamasikan Ibu Kota Negara Pindah, Apa Alasannya?

Anggota Komisi II DPR Endro Suswantoro Yahman menilai status IKN seperti masih mengambang.


DPR dan Pemerintah Masih Godok RPP Manajemen ASN Terkait Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI-Polri

19 jam lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat memimpin rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto: Kresno/nr
DPR dan Pemerintah Masih Godok RPP Manajemen ASN Terkait Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI-Polri

RPP Manajemen ASN dinilai bertentangan dengan UU TNI karena mengatur tentang penempatan TNI aktif di jabatan sipil.


Anggota DPR Usul Gedung Dewan di IKN Dibangun Belakangan dan Paling Kecil, Ini Alasannya

20 jam lalu

ilustrasi Gedung DPR/Tempo/Rahma Dwi Safitri
Anggota DPR Usul Gedung Dewan di IKN Dibangun Belakangan dan Paling Kecil, Ini Alasannya

Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya mengusulkan gedung DPR menjadi bangunan lembaga publik yang dibangun paling terakhir di IKN.