TEMPO.CO, Jakarta - Tekanan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perpu KPK terus menerus bermunculan. Apalagi, revisi UU KPK akan mulai berlaku pada 17 Oktober 2019.
Berbagai kelompok masyarakat, mulai dari dosen, mahasiswa, hingga advokat menilai Jokowi harus segera menerbitkan Perpu karena revisi UU KPK yang baru saja disahkan DPR bertolak belakang dengan agenda pemberantasan korupsi.
Namun sampai saat ini, Jokowi belum mengeluarkan sikap terbarunya soal penerbitan Perpu KPK ini. Terakhir kali, Jokowi menyatakan masih akan mempertimbangkannya. “Banyak masukan dari banyak tokoh mengenai pentingnya diterbitkan Perpu. Tentu saja ini akan segera kami hitung, kami kalkulasi, dan nanti akan diputuskan,” kata Jokowi.
Berikut beberapa tokoh yang menyatakan agar Jokowi segera menerbitkan RUU KPK.
1. Mahasiswa Lintas Kampus
Desakan paling utama datang dari para mahasiswa yang sempat berdemonstrasi di depan gedung DPR. Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dino Ardiansyah, yang mewakili sejumlah organisasi kampus juga mendesak Jokowi segera menerbitkan Perpu KPK.
"Minimal dari Pak Jokowi selaku eksekutif bisa ada statement mengeluarkan perpu," kata dia bersama perwakilan mahasiswa yang bertemu Kepala Staf Kantor Kepresidenan Moeldoko pada Kamis, 3 Oktober 2019.
2. Syamsuddin Haris LIPI
Guru Besar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menyarankan Jokowi mengeluarkan Perpu untuk mengembalikan kekuatan KPK itu dalam memberantas korupsi.
Sebab, beberapa poin di dalam revisi UU KPK beberapa waktu lalu seperti izin penyadapan saat penindakan dinilai menjadi salah satu bentuk pelemahan."Kita tidak bisa bayangkan apabila KPK makin lemah dan kewenangan untuk menindak itu tidak ada," kata Syamsuddin di Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2019.
3. Indonesia Corruption Watch (ICW)
Desakan lain juga datang dari ICW, Mereka mempertanyakan sikap Jokowi yang hingga kini belum menerbitkan Perpu KPK. "Seakan Presiden tidak mendengarkan suara penolakan revisi UU KPK yang sangat masif didengungkan oleh berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Selasa, 8 Oktober 2019.
ICW mengingatkan Jokowi bahwa sedikitnya ada 10 konsekuensi dari berlakunya Revisi UU KPK dan tidak adanya Perpu yang diterbitkan. Salah satunya yaitu penindakan kasus korupsi akan lambat dengan keberadaan dewan pengawas. Sebab, tindakan penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan mesti melalui izin dewan ini.
