3 Anggota TNI Dicopot Sebab Istri Nyinyir Wiranto, Menhan: Risiko

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa mengumumkan pemberian sanksi kepada dua anggota TNI AD, terkait unggahan istri masing-masing di media sosial. Hal ini diumumkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Oktober 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa mengumumkan pemberian sanksi kepada dua anggota TNI AD, terkait unggahan istri masing-masing di media sosial. Hal ini diumumkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Oktober 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa tiga anggota TNI yang dicopot dari jabatannya karena postingan nyinyir para istri mereka tentang penusukan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto merupakan risiko profesi. "Dia tidak bisa mengendalikan istrinya. Istri itu kan harus dinasihati segala macam," kata Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.

    Ryamizard juga memastikan bahwa pencopotan itu sudah sesuai aturan. Menurut dia, ketiga anggota TNI melanggar kode etik yang tertuang dalam aturan mengenai hukum disiplin tentara. "Ada semuanya (aturannya). Bukan enggak ada."

    Tiga anggota TNI itu kini mendekam di tahanan selama 14 hari, setelah istri-istri mereka diketahui mengunggah komentar yang dinilai tak pantas mengenai insiden penyerangan Wiranto.

    Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasad Jenderal Andika Perkasa menganggap anggota yang istrinya berkomentar tidak sopan kepada Wiranto itu melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. AD mencopot Komandan Kodim 147/Kendari, Sulawesi Tenggara Hendi Suhendi yang baru menjabat selama 55 hari.

    TNI Angkatan Udara juga mencopot anggota Satuan Polisi Militer Angkatan Udara (Satpomau) Lanud Muljono Surabaya, Pembantu Letnan Satu berinisial YNS.

    Akan halnya ketiga istri anggota TNI yang memaki Wiranto di media sosial dinilai melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.