TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Konstitusi dan Demokrasi ( KoDe) Inisiatif Veri Junaidi mengatakan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru saja dilantik. Mereka dinilai harus membenahi citra DPR yang terlanjur buruk setelah sejumlah kontroversi melanda di periode sebelumnya.
"Lima tahun ke depan anggota DPR yang baru dilantik beberapa hari lalu, memang mesti lebih memperhatikan apa yang jadi aspirasi publik. Bukan hanya apa yang jadi kepentingan politik," kata Veri saat ditemui di diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2019.
Kasus Undang-Undang KPK yang mendapat penolakan dari masyarakat dan RUU Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang juga ditolak hingga ditunda oleh Presiden, menjadi contoh bermasalahnya proses legislasi yang dilakukan oleh DPR kemarin.
Veri mengatakan terkait proses legislasi, DPR kemarin justru banyak mengeluarkan regulasi, yang saat dikeluarkan justru menimbulkan tumpang tindih regulasi, dan menjadi legislasi yang inkonstitusional. Hal ini yang kemudian harus menjadi perhatian para punggawa baru di Senayan.
Dalam perencanannya, proses legislasi ini seharusnya sinkron antara regulasi dengan apa yang dijanjikan dengan proses politik yang lalu. "DPR yang baru datang bukan ujug-ujug melakukan ini, tapi harus disinkronkan apa visi misi partai dan pemerintah," kata Veri.
Veri mengatakan jika melihat tren realisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR periode lalu, sangat jauh dari target. Catatan KoDe Inisiatif, dari lima tahun belakangan, hanya 22,36 persen realisasi Prolegnas yang bisa dipenuhi DPR. Hal ini membuat DPR periode lalu mendapat rapor merah dan menjadi tantangan bagi anggota legislatif baru.
