Survei KedaiKOPI: Mayoritas Setuju Aksi Mahasiswa

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Demo mahasiswa dari UNJ dan BEM SI di depan Gedung TVRI untuk menolak RKUHP dan pelemahan KPK pada Selasa, 1 Oktober 2019. TEMPO/M JULNIS FIRMANSYAH

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) merilis hasil survei nasional tentang persepsi publik menyikapi isu terkini seperti unjuk rasa mahasiswa, revisi UU KPK, hingga kepuasan terhadap Presiden Jokowi.

Dalam survei yang melibatkan 1.194 responden seluruh Indonesia hasilnya adalah mayoritas responden setuju dengan aksi mahasiswa.

Kunto Adi Wibowo, Direktur Eksekutif KedaiKOPI mengatakan bahwa 77 persen responden menyatakan setuju terhadap aksi mahasiswa DPR RI, 10,7 persen ragu-ragu dan 12,3 persen tidak setuju. “Tapi respon berbeda diberikan responden kepada aksi pelajar STM di DPR. Responden yang setuju ada 27,1 persen, ragu-ragu 18,8 persen, sementara 54,1 persen menyatakan tidak setuju,” kata Kunto melalui keterangan tertulis pada Selasa, 1 Oktober 2019.

Selanjutnya, persepsi publik terhadap revisi UU KPK pun beragam. Sebanyak 55,2 persen responden berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK, sebanyak 33,1 persen menolak berpendapat, dan hanya 11,7 persen yang berpendapat revisi UU KPK akan memperkuat KPK.

Menurut responden, ada tiga hal yang memperkuat KPK yaitu hadirnya Dewan Pengawas, status ASN untuk penyidik dan persetujuan Dewan Pengawas untuk pelaksanaan OTT. "Sementara tiga hal yang melemahkan KPK menurut responden adalah juga hadirnya Dewan Pengawas, persetujuan Dewan Pengawas untuk pelaksanaan OTT dan status ASN untuk penyidik," katanya.

Lebih lanjut Kunto menjelaskan, profil responden untuk isu revisi UU KPK menarik. Bila dikelompokkan berdasarkan pemilih Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 2019 maka pemilih Jokowi-Ma’ruf yang berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK ada 48,3 persen. Sedangkan yang berpendapat menguatkan KPK hanya 18,4 persen, dan sisanya 33,3 persen tidak berpendapat.

"Nah, yang juga menarik kelompok milenial usia 19-38 tahun ada 62,7 persen yang berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK. Sementara yang berpendapat menguatkan hanya 7,3 persen. Kali ini milenial berbeda dengan Presiden,“ kata Kunto.






Popularitas Pemimpin Perempuan Melonjak, Begini Elektabilitas Puan Maharani

16 hari lalu

Popularitas Pemimpin Perempuan Melonjak, Begini Elektabilitas Puan Maharani

PDI Perjuangan disebut akan mencalonkan Puan Maharani pada Pilpres 2024. KedaiKOPI melakukan riset opini publik tentang pemimpin perempuan.


Survei Capres KedaiKOPI: Ganjar Ungguli Prabowo, Anies hingga Puan

17 hari lalu

Survei Capres KedaiKOPI: Ganjar Ungguli Prabowo, Anies hingga Puan

Ganjar Pranowo unggul dari empat nama Capres lainnya yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Puan Maharani.


Kata Survei KedaiKOPI, Elektabilitas Puan Maharani Naik Jadi 9,6 Persen

23 hari lalu

Kata Survei KedaiKOPI, Elektabilitas Puan Maharani Naik Jadi 9,6 Persen

Dengan berada di urutan keempat, elektabilitas Puan Maharani telah menyalip politikus lainnya seperti Ridwan Kamil dengan 7,7 persen.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38

25 Januari 2022

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38

Transparansi Internasional Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik satu poin menjadi 38 pada 2021.


Jalan Gelap Kematian Yusuf Kardawi, Mahasiswa yang Tolak Pelemahan KPK

10 Desember 2021

Jalan Gelap Kematian Yusuf Kardawi, Mahasiswa yang Tolak Pelemahan KPK

Desember ini merupakan 2 tahun kematian Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas Halu Oleo, yang berunjuk rasa menolak pelemahan KPK. Pelaku tertangkap.


OTT Tidak Dikenal di KUHAP, Tapi Ada Istilah Tertangkap Tangan

18 November 2021

OTT Tidak Dikenal di KUHAP, Tapi Ada Istilah Tertangkap Tangan

OTT tidak dikenal dalam KUHAP namun terdapat istilah Tertangkap Tangan dan Penangkapan, pada Pasal 1 butir 19 KUHAP.


Dosen University of Sydney Sebut Demokrasi Semakin Turun di Era Jokowi

24 Oktober 2021

Dosen University of Sydney Sebut Demokrasi Semakin Turun di Era Jokowi

Thomas memaparkan ada empat hal yang menjadi indikator penilaian sebuah negara demokratis. Indikator itu memburuk di era Jokowi.


2 Tahun Jokowi - Ma'ruf dan Paradoks Janji Politik

21 Oktober 2021

2 Tahun Jokowi - Ma'ruf dan Paradoks Janji Politik

Jokowi - Ma'ruf di antaranya menjanjikan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Aktivis justru melihat pelemahan KPK.


57 Pegawai KPK Dipecat, Abraham Samad: Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat

2 Oktober 2021

57 Pegawai KPK Dipecat, Abraham Samad: Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat

Abraham Samad mengatakan 57 pegawai KPK yang dipecat memiliki dedikasi yang tinggi dalam pemberantasan korupsi.


ICW Surati Jokowi, Ingatkan Tak Diam Soal Pemberhentian Pegawai KPK

28 September 2021

ICW Surati Jokowi, Ingatkan Tak Diam Soal Pemberhentian Pegawai KPK

ICW mengirim surat ke Presiden Jokowi perihal situasi pemberantasan korupsi terkini, khususnya tentang pemberhentian pegawai KPK.