TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) merilis hasil survei nasional tentang persepsi publik menyikapi isu terkini seperti unjuk rasa mahasiswa, revisi UU KPK, hingga kepuasan terhadap Presiden Jokowi.
Dalam survei yang melibatkan 1.194 responden seluruh Indonesia hasilnya adalah mayoritas responden setuju dengan aksi mahasiswa.
Kunto Adi Wibowo, Direktur Eksekutif KedaiKOPI mengatakan bahwa 77 persen responden menyatakan setuju terhadap aksi mahasiswa DPR RI, 10,7 persen ragu-ragu dan 12,3 persen tidak setuju. “Tapi respon berbeda diberikan responden kepada aksi pelajar STM di DPR. Responden yang setuju ada 27,1 persen, ragu-ragu 18,8 persen, sementara 54,1 persen menyatakan tidak setuju,” kata Kunto melalui keterangan tertulis pada Selasa, 1 Oktober 2019.
Selanjutnya, persepsi publik terhadap revisi UU KPK pun beragam. Sebanyak 55,2 persen responden berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK, sebanyak 33,1 persen menolak berpendapat, dan hanya 11,7 persen yang berpendapat revisi UU KPK akan memperkuat KPK.
Menurut responden, ada tiga hal yang memperkuat KPK yaitu hadirnya Dewan Pengawas, status ASN untuk penyidik dan persetujuan Dewan Pengawas untuk pelaksanaan OTT. "Sementara tiga hal yang melemahkan KPK menurut responden adalah juga hadirnya Dewan Pengawas, persetujuan Dewan Pengawas untuk pelaksanaan OTT dan status ASN untuk penyidik," katanya.
Lebih lanjut Kunto menjelaskan, profil responden untuk isu revisi UU KPK menarik. Bila dikelompokkan berdasarkan pemilih Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 2019 maka pemilih Jokowi-Ma’ruf yang berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK ada 48,3 persen. Sedangkan yang berpendapat menguatkan KPK hanya 18,4 persen, dan sisanya 33,3 persen tidak berpendapat.
"Nah, yang juga menarik kelompok milenial usia 19-38 tahun ada 62,7 persen yang berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK. Sementara yang berpendapat menguatkan hanya 7,3 persen. Kali ini milenial berbeda dengan Presiden,“ kata Kunto.
