TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak enam narapidana atau napi korupsi mendapatkan remisi Khusus (RK) Natal pada Senin, 25 Desember 2023 lalu. Salah satunya adalah terpidana kasus korupsi bantuan sosial atau bansos pandemi Covid-19 eks Menteri Sosial Juliari Batubara. Terpidana 12 tahun penjara itu dapat kortingan masa tahanan 1 bulan.
Juliari Batubara yang mendapatkan remisi adalah Master Parulian Tumanggor Bin Hadrianus Tumanggor (Alm) mendapat remisi 15 hari; Johan Darsono bin Eddy Darsono mendapat remisi 1 bulan, Rudy Hartono Iskandar bin Iskandar 1 bulan; Soetikno Soedarjo Bin Soedarjo (Alm) 1 bulan; dan Benny Andreas Situmorang Bin Daer Situmorang 1 bulan.
Pemberian remisi kepada napi korupsi seperti keran bocor sejak Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau MA, dan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2022. Pidana untuk efek jera justru dipangkas, walau tipis-tipis tapi pasti.
“Secara keseluruhan ada enam puluh sembilan warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi, empat diantaranya tidak memenuhi syarat,” kata Kepala Lapas Tangerang Fikri Jaya Soebing dihubungi Tempo, Senin 25 Desember 2023.
Eks penyidik senior KPK Novel Baswedan menyebutkan itu semua karena pembatalan PP No. 19/2012. "Koruptor sekarang bisa dapat remisi, dianggap sama dengan napi lain. Itulah cara rezim sekarang melakukan pemberantasan korupsi," katanya kepada Tempo, Kamis, 4 Januari 2023.
Ia mengatakan, pemberian remisi untuk koruptor sudah banyak diprotes termasuk dari aktivis antikorupsi dan koalisi masyarakat sipil. "Ini sama dengan ketika Revisi UU KPK," kata dia.
Lantas apa dasar narapidana korupsi bisa mendapatkan remisi dan bagaimana pidana bisa memberikan efek jera jika acap dipangkas?
Bahkan, bertepatan dengan perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia lalu, sebanyak 237 napi korupsi di Lapas Sukamiskin juga mendapatkan remisi. Dua di antaranya adalah terpidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto dan eks Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
Regulasi yang permudah pemberian remisi napi korupsi
Hak remisi kepada napi diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
“Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi,” bunyi regulasi tersebut.
Adapun remisi dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat antara lain berkelakuan baik telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Tak ada syarat yang dikhususkan kepada napi korupsi. Hanya napi terorisme yang diberi syarat tambahan.
Menurut Indonesia Corruption Watch atau ICW, pengetatan remisi napi korupsi sebelumnya telah diakomodasi oleh PP Nomor 99 Tahun 2012. Dalam PP tersebut, khususnya Pasal 34A ayat (1) disebutkan bahwa syarat terpidana korupsi mendapatkan remisi harus memenuhi dua hal. Yakni bersedia menjadi justice collaborator dan membayar lunas denda serta uang pengganti.
“Ini menunjukkan bahwa PP 99/2012 telah mempertimbangkan dengan sangat baik pemaknaan korupsi sebagai extraordinary crime yang membutuhkan cara-cara luar biasa dalam penanganannya, salah satunya memperketat pemberian remisi,” tulis ICW di laman resminya, antikorupsi.org pada Sabtu, 30 Oktober 2021.
Namun, regulasi yang dianggap pro terhadap pemberantasan korupsi itu malah dibatalkan oleh MA pada penghujung Oktober 2021 lalu. Ada tiga hal yang jadi pertimbangan MA. Pertama, dianggap tak sejalan dengan model pemidanaan restorative justice. Kedua, dipandang diskriminatif, karena membedakan perlakuan kepada para terpidana. Ketiga, mengakibatkan situasi overcrowded di Lapas.
ICW menilai MA inkonsisten terhadap putusannya. Padahal melalui putusan Nomor 51 P/HUM/2013 dan Nomor 63 P/HUM/2015, MA tegas menyatakan perbedaan syarat pemberian remisi merupakan konsekuensi logis terhadap adanya perbedaan jenis, sifat bahayanya, dan dampak kejahatannya. Lagi pula, menurut ICW, perbedaan syarat pemberian remisi dalam konteks pembatasan hak dihalalkan UUD 1945.
“Konsep tersebut tertera dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pembatasan hak melalui undang-undang (UU). Bahkan, MA secara eksplisit dalam putusan tahun 2013 menyebutkan PP 99/2012 mencerminkan spirit extraordinary crime,” tulis ICW dalam laman resminya antikorupsi.org.
Selanjutnya: ICW: Pembatalan PP No. 19/2012 kemenangan para koruptor
