Pasca Unjuk Rasa Rusuh, TNI Perketat Pengamanan Kota Kendari

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa berjalan menuju gedung DPRD Sulawesi Tenggara untuk melakukan aksi unjuk rasa di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis 26 September 2019. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kendari tersebut menolak UU KPK hasil revisi dan pengesahan RUU KUHP. ANTARA FOTO/Jojon

    Mahasiswa berjalan menuju gedung DPRD Sulawesi Tenggara untuk melakukan aksi unjuk rasa di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis 26 September 2019. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kendari tersebut menolak UU KPK hasil revisi dan pengesahan RUU KUHP. ANTARA FOTO/Jojon

    TEMPO.CO, Kendari - Pengamanan di Kendari, Sulawesi Tenggara, kini dijaga ketat pihak TNI. Ini dilakukan setelah unjuk rasa yang berakhir bentrok antara mahasiswa dengan personil kepolisian pada Kamis lalu.

    Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Hasanuddin, Mayor Jenderal Surawahadi, mengatakan personil TNI berjaga ketat di sejumlah fasilitas publik dan obyek vital lainnya.

    "Kejadian ini (demonstrasi yang berujung rusuh) sama dengan kejadian yang terjadi di Makassar, namun ekskalasi di Sulawesi Tenggara lebih tinggi yang mengakibatkan dua mahasiswa meninggal dunia," kata Surawahadi di Kendari pada Sabtu, 28 September 2019.

    Dia mengatakan situasi di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai kondusif. Surawahadi meminta kepada masyarakat jika mengalami kondisi tidak aman agar segera melaporkan kepada pihak aparat keamanan.

    "Jumat malam saya juga melakukan patroli bersama dengan 50 kendaraan. Ini guna meyakinkan bahwa situasi aman," kata Surawahadi.

    Pantaun Tempo, beberapa lokasi di Kota Kendari dijaga oleh anggota TNI, antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), rumah sakit, bank, pusat perbelanjaan, pos polisi lalu lintas, dan lokasi keramaian lainnya.

    Seperti diberitakan, unjuk rasa menolak RUU KUHP dan UU KPK di Kendari dilakukan ribuan mahasiswa pada Kamis, 26 September 2019. Unjuk rasa yang semula kondusif berubah rusuh dan menyebabkan dua mahasiswa Universitas Haluoleo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.