Demonstrasi Berlanjut, Pakar: Jokowi Harus Redakan Emosi Publik

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Wiranto didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kedua kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa, 24 September 2019. Menko Polhukam Wiranto mengimbau kepada masyarakat utuk tidak lagi turun ke jalan memprotes Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba telah ditunda, hingga situasi di Papua dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). ANTARA

    Menko Polhukam Wiranto didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kedua kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa, 24 September 2019. Menko Polhukam Wiranto mengimbau kepada masyarakat utuk tidak lagi turun ke jalan memprotes Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba telah ditunda, hingga situasi di Papua dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Gelombang penolakan terhadap rancangan undang-undang (RUU) bermasalah berlanjut hingga saat ini sampai ke daerah-daerah. Hari ini, demonstrasi yang diperkirakan akan diikuti mahasiswa dan masyarakat sipil akan digelar di depan DPRD Jawa Timur, Surabaya. Tak hanya mahasiswa, bahkan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pun ikut turun ke jalan.

    Pengamat Politik asal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai opini menteri soal unjuk rasa dinilai tak lagi efektif, Presiden Jokowi disarankan turun langsung meredakan massa. Protes yang sudah dilakukan beberapa kali ini butuh sentuhan langsung dari presiden. “Jangan terlalu percaya diri, seakan protes ini dianggap biasa saja," kata dia saat dihubungi, Kamis 26 September 2019.

    Eskalasi demonstrasi penolakan RUU bermasalah, kata Adi, terus naik. Demonstrasi ini cenderung brutal, karena ada proses komunikasi politik yang dirasa tersumbat. "Diperlukan statement Pak Jokowi, di mana standing positionnya. Jangan menterinya terus yang ngomong apalagi menterinya tidak punya domain untuk ngomongin itu."

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto getol mengomentari soal demonstrasi penolakan RUU bermasalah. Wiranto mengatakan penyampaian aspirasi dengan demonstrasi tak etis, dan banyak cara lain yang lebih terhormat. "Ketika ada satu jalur lain yang bisa lebih terhormat, bisa lebih etis, ya kirim perwakilan bicara dengan institusi yang memang perlu mendengarkan aspirasi masyarakat," kata Wiranto saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2019.

    Adi menilai, publik punya sentimen buruk terhadap Wiranto soal demonstrasi. Namanya kerap dikaitkan dengan demonstrasi mahasiswa tahun 1998 yang menuntut reformasi. Wiranto saat itu, menjabat sebagai Panglima ABRI. "Orangnya yang ngurus demo sejak 98, yang memang rekam jejaknya selalu disorot. Dan secara substansi juga ngomongnya model orde baru, dilarang demo lah, gak etis lah," kata Adi.

    Sejumlah  pengamat politik juga menyarankan, Presiden Jokowi mesti memahami keresahan generasi milineal dan kalangan yang  pro KPK untuk mengatasi demonstrasi. Pemerintah seharusnya tidak nekat,  Jokowi perlu meniru cara SBY   ketika  mengatasi hal serupa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.