Kata Ma'ruf Amin soal NU-Muhammadiyah Beda Sikap di RUU Pesantren

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI, bersama pemerintah dalam pengambilan keputusan tingkat satu Rancangan Undang-Undang Pesantren, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 September 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI, bersama pemerintah dalam pengambilan keputusan tingkat satu Rancangan Undang-Undang Pesantren, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 September 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, JakartaWakil presiden terpilih yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan lembaganya mendukung agar Rancangan Undang-Undang Pesantren segera disahkan. Alasannya, kata Ma'ruf, RUU itu didukung banyak organisasi Islam.

    "Pesantren kan banyak, itu permintaan banyak, bukan hanya PBNU yang mendukung," ujar Ma'ruf selepas acara Pencanangan Gerakan Kedaulatan Pangan Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu, 21 September 2019. Dia mengatakan RUU itu juga didukung ormas Islam lainnya, seperti Mathlaul Anwar, Al-Ittihadiyah, dan lainnya.

    Menurut Ma'ruf, saat ini pesantren-pesantren membutuhkan peran dan program pemerintah dalam memacu kualitasnya. Dengan demikian, lembaga pendidikan berbasis agama itu bisa setara dengan pendidikan umum dan tamatannya berkualitas. "Jadi iya (MUI) mendukung pengesahan RUU Pesantren."

    Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah berbeda sikap soal RUU Pesantren. Jika PP Muhammadiyah mengirimkan permohonan penundaan pengesahan RUU pesantren, PBNU justru setuju segera disahkan.

    "Keseluruhan isi RUU Pesantren yang dihasilkan saat ini sudah memenuhi kaidah dan mengakomodasi keberagamaan pesantren di Indonesia. Untuk itu NU meminta agar RUU Pesantren segera disahkan dalam rapat paripurna DPR," ujar Robikin lewat pesan singkat, Jumat, 20 September 2019.

    Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, setelah menyampaikan keberatan, organisasinya akan menyampaikan usul perubahan beberapa pasal secara resmi sebelum sidang paripurna digelar. "Beberapa sedang dalam pembahasan, di antaranya soal definisi istilah kunci, seperti Pesantren, Kiai, Persyaratan Kiai, dan lain-lain," ujar Mu'ti saat dihubungi terpisah.

    CAESAR AKBAR | DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.