Komnas HAM Akan Minta Jokowi Lepaskan 6 Tersangka Makar Papua

Reporter

Juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Paulus Surya Anta Ginting keluar dari ruang tahanan untuk menemui Komnas HAM dan Majelis Rakyat Papua di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, 21 September 2019. Tempo/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan akan berbicara dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengupayakan pembebasan enam tersangka makar Papua yang kini ditahan di Rumah Tahanan Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok. “Kami akan berbicara dengan Bapak Presiden," kata Taufan seusai mengunjungi keenam tahanan itu di Rutan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 21 September 2019.

Ia berharap, dengan pelepasan atau penyelesaian melalui jalur politik, kemudian proses perdamaian di Papua akan bisa berjalan dengan baik.

Taufan mengatakan, Komnas HAM bersama Majelis Rakyat Papua tengah mendorong upaya perdamaian di Papua. Ia berharap, pembebasan keenam tahanan dan sejumlah warga lainnya yang ditahan di Papua, bisa menjadi salah satu bagian proses perdamaian.

Langkah itu , menurut Taufan, perlu dilakukan untuk memberikan harapan dan kepercayaan kepada masyarakat Papua. Meski begitu, ia tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan sambil mengupayakan pembebasan melalui jalur politik.

Dalam kasus makar pengibaran bendera Bintang Kejora di Istana Negara saat unjuk rasa 28 Agustus 2019, Polda Metro Jaya menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka adalah Surya Anta Ginting, Anes Tabuni, Charles Kossay, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, dan Erina Elopere alias Wenebita Gwijangge.

Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib menuturkan, upaya perdamaian di Papua tidak cukup hanya deklarasi dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto serta Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang berkantor selama satu pekan di Papua. "Ada upaya yang perlu kami lakukan karena ada tuntutan agar 6 anak segera dibebaskan," kata Timotius.

Menurut Timotius, ia sudah bersurat kepada Presiden Jokowi bahwa persoalan Papua tidak bisa disederhanakan. Ia ingin negara memberikan jaminan keamanan secara baik agar para mahasiswa tersangka makar Papua yang ditahan bisa dikembalikan ke Papua.






KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

12 menit lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

24 menit lalu

Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

Luhut menuturkan saat ini pemerintah sedang menyusun perencanaan pengadaan mobil listrik.


Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

43 menit lalu

Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

Luhut juga mengaku sudah memiliki mobil listrik.


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

1 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

1 jam lalu

Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

"Kita sudah dianugerahi kekayaan alam aspal tapi malah disia-siakan," ujar Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.


8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

1 jam lalu

8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

Setelah dicopot dari jabatan ketua umum PPP, Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi sebagai Koordinator SDGs 2024.


Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

2 jam lalu

Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

Muhadjir diminta Jokowi mewakili pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di Pakistan.


Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

3 jam lalu

Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari dampak yang dirasakan Indonesia akibat resesi global yang diproyeksikan terjadi tahun depan.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

5 jam lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

5 jam lalu

Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, Jokowi bukan orang yang serendah itu untuk serta-merta menerima jika diajukan sebagai calon wakil presiden.