Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Reformasi Dikorupsi, Mahasiswa Bergerak

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ratusan Mahasiswa menggelar aksi menolak RUU KUHP dan UU KPK yang baru di deoan gerbang pintu gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. Dalam aksi tersebut mereka menolak RKUHP dan UU KPK yang baru disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ratusan Mahasiswa menggelar aksi menolak RUU KUHP dan UU KPK yang baru di deoan gerbang pintu gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. Dalam aksi tersebut mereka menolak RKUHP dan UU KPK yang baru disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan mahasiswa bergerak menuju Gedung DPR di kawasan Senayan, Jakarta Pusat kemarin, Kamis 20 September 2019. Mereka berkumpul untuk menyuarakan penolakan atas pengesahan revisi UU KPK dan rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP.

Menurut pantauan Tempo, massa aksi demonstrasi berasal dari sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Indonesia, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramadina, Universitas Trisakti, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), serta berbagai perguruan tinggi lainnya.

Para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu menyampaikan mosi tak percaya kepada DPR. Mosi ini disampaikan lantaran parlemen tak menggubris kritik masyarakat soal revisi UU KPK yang akhirnya disahkan DPR. Mereka merasa reformasi telah dikorupsi.

Mahasiswa juga mengkritik DPR yang seolah tutup telinga terhadap tuntutan penundaan pengesahan RKUHP. “KPK dikebiri, KPK dikerangkeng! KPK yang seharusnya bisa bekerja optimal malah dilemahkan,” teriak salah seorang mahasiswa dari atas mobil komando.

Kepala Departemen Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa UI, Elang M.L, mengatakan aksi mahasiswa merupakan bukti kekecewaan terhadap DPR yang terkesan terburu-buru dalam membahas RUU yang dianggap mementingkan mereka, bukan rakyat.

“Kenapa dalam pembahasan RUU KPK yang justru menyulitkan pemberantasan korupsi, tidak ada oposisi atau pemerintah. Semuanya setuju,” tutur dia saat ditemui di lokasi. Namun, menurut dia, peraturan yang dibutuhkan masyarakat, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) justru mendapat banyak penentangan.

Sejumlah perwakilan mahasiswa kemudian ditemui Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.

Dalam pertemuan itu, Indra mempertanyakan naskah akademis yang dibawa oleh mahasiswa. "Kami berdiskusi ya, tapi mana naskah akademis anda? Sampaikanlah dengan nalar mahasiswa, sampaikan dengan naskah akademis," ujar Indra dalam sesi audiensi di Gedung DPR-MPR.

Indra mengaku telah mencatat seluruh aspirasi ratusan mahasiwa tersebut. Ia berjanji akan membawa desakan para mahasiswa tersebut ke rapat pimpinan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya jamin akan saya sampaikan," kata Indra.

Adapun empat poin yang dihasilkan dari pertemuan itu adalah:

1. Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada Pimpinan Dewan DPR RI dan seluruh anggota dewan

2. Sekretaris Jenderal DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan tanggal 19 September 2019, dosen atau akademisi, serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara di setiap perancangan UU lainnya yang belum disahkan

3. Sekretaris Jenderal DPR RI menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi UU KPK dan RKUHP dengan DPR serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal 24 September 2019.

4. Sekretaris Jenderal DPR RI akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota dewan untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba dan RKHUP dalam kurun waktu empat hari ke depan

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Manik Marganamahendra yang ikut dalam pertemuan mengatakan kesepakatan itu adalah usaha maksimal yang dapat mereka lakukan hari ini. Di depan rekan-rekannya, ia mengajak para mahasiswa untuk mengawal perjanjian tersebut sampai rapat paripurna DPR digelar pada 24 September 2019. “Poin maksimal yang bisa kita lakukan adalah membuat kesepakatan dengan poin yang tadi,” kata Manik.

ADAM PRIREZA\ANDITA RAHMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rapat dengan DPR, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Minta Tambah Anggaran

11 jam lalu

Perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Rapat dengan DPR, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Minta Tambah Anggaran

Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) meminta penambahan anggaran untuk tahun 2025. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI yang membidangi hukum di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 13 Mei 2024.


DPR Setujui Usul Kejagung Tambah Anggaran Rp 15,57 Triliun untuk 2025

11 jam lalu

Wakil Jaksa Agung Sunarta saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas LKPP APBN TA 2021 serta LHP BPK 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Setujui Usul Kejagung Tambah Anggaran Rp 15,57 Triliun untuk 2025

Kejaksaan Agung mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 13 Mei 2024. Dalam rapat tersebut, Kejaksaan Agung meminta tambahan anggaran untuk tahun 2025.


Bappenas Minta Tambah Anggaran Rp 804,47 Miliar untuk Gaji Pegawai Baru

13 jam lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Bappenas Minta Tambah Anggaran Rp 804,47 Miliar untuk Gaji Pegawai Baru

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan tambahan anggaran dalam pagu 2025 sebesar Rp 804,47 miliar untuk gaji pegawai baru tahun 2025


Alasan Nadiem Minta Anggaran Kemendikbud Tambah Rp 25 Triliun

16 jam lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Nadiem Minta Anggaran Kemendikbud Tambah Rp 25 Triliun

Nadiem menyampaikan usulan penambahan anggaran itu dalam rapat dengan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.


Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

16 jam lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

Komnas HAM memiliki sejumlah strategi dalam mengawal pembangunan IKN.


Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Tergesa-gesa

18 jam lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Tergesa-gesa

DPR berharap pemerintah tidak sembrono dalam menghapus sistem kelas BPJS Kesehatan


Komisi VI DPR RI Apresiasi Kinerja Pertamina Sepanjang 2023

18 jam lalu

Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro pada RDP Komisi VI DPR RI, 12 Juni 2024
Komisi VI DPR RI Apresiasi Kinerja Pertamina Sepanjang 2023

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan apresiasi tinggi atas kinerja operasional dan keuangan PT Pertamina (Persero) sepanjang tahun 2023.


Rapat dengan DPR, Nadiem Minta Tambah Anggaran Rp 25 Triliun untuk 2025

19 jam lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Rapat dengan DPR, Nadiem Minta Tambah Anggaran Rp 25 Triliun untuk 2025

Dalam rapat tersebut, Mendikbudristek Nadiem Makarim beserta jajarannya meminta tambahan anggaran triliunan rupiah untuk tahun 2025.


Legislator PKS Minta Pembagian IUPK untuk Ormas Keagamaan Dibatalkan

21 jam lalu

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto
Legislator PKS Minta Pembagian IUPK untuk Ormas Keagamaan Dibatalkan

Menurut anggota Komisi VII DPR, ormas keagamaan adalah pendatang baru dalam dunia pertambangan. Sehingga spesialisasi dan kompetensinya belum terbukti


Sederet Pesan PP Muhammadiyah Ihwal Revisi UU TNI dan Polri

21 jam lalu

Trisno Raharjo. umy.ac.id
Sederet Pesan PP Muhammadiyah Ihwal Revisi UU TNI dan Polri

Muhammadiyah meminta ketentuan soal prajurit aktif menduduki jabatan sipil dihapus.