Reformasi Dikorupsi, Mahasiswa Bergerak

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan Mahasiswa menggelar aksi menolak RUU KUHP dan UU KPK yang baru di deoan gerbang pintu gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. Dalam aksi tersebut mereka menolak RKUHP dan UU KPK yang baru disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ratusan Mahasiswa menggelar aksi menolak RUU KUHP dan UU KPK yang baru di deoan gerbang pintu gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. Dalam aksi tersebut mereka menolak RKUHP dan UU KPK yang baru disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan mahasiswa bergerak menuju Gedung DPR di kawasan Senayan, Jakarta Pusat kemarin, Kamis 20 September 2019. Mereka berkumpul untuk menyuarakan penolakan atas pengesahan revisi UU KPK dan rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP.

    Menurut pantauan Tempo, massa aksi demonstrasi berasal dari sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Indonesia, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramadina, Universitas Trisakti, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), serta berbagai perguruan tinggi lainnya.

    Para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu menyampaikan mosi tak percaya kepada DPR. Mosi ini disampaikan lantaran parlemen tak menggubris kritik masyarakat soal revisi UU KPK yang akhirnya disahkan DPR. Mereka merasa reformasi telah dikorupsi.

    Mahasiswa juga mengkritik DPR yang seolah tutup telinga terhadap tuntutan penundaan pengesahan RKUHP. “KPK dikebiri, KPK dikerangkeng! KPK yang seharusnya bisa bekerja optimal malah dilemahkan,” teriak salah seorang mahasiswa dari atas mobil komando.

    Kepala Departemen Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa UI, Elang M.L, mengatakan aksi mahasiswa merupakan bukti kekecewaan terhadap DPR yang terkesan terburu-buru dalam membahas RUU yang dianggap mementingkan mereka, bukan rakyat.

    “Kenapa dalam pembahasan RUU KPK yang justru menyulitkan pemberantasan korupsi, tidak ada oposisi atau pemerintah. Semuanya setuju,” tutur dia saat ditemui di lokasi. Namun, menurut dia, peraturan yang dibutuhkan masyarakat, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) justru mendapat banyak penentangan.

    Sejumlah perwakilan mahasiswa kemudian ditemui Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.

    Dalam pertemuan itu, Indra mempertanyakan naskah akademis yang dibawa oleh mahasiswa. "Kami berdiskusi ya, tapi mana naskah akademis anda? Sampaikanlah dengan nalar mahasiswa, sampaikan dengan naskah akademis," ujar Indra dalam sesi audiensi di Gedung DPR-MPR.

    Indra mengaku telah mencatat seluruh aspirasi ratusan mahasiwa tersebut. Ia berjanji akan membawa desakan para mahasiswa tersebut ke rapat pimpinan.

    "Saya jamin akan saya sampaikan," kata Indra.

    Adapun empat poin yang dihasilkan dari pertemuan itu adalah:

    1. Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada Pimpinan Dewan DPR RI dan seluruh anggota dewan

    2. Sekretaris Jenderal DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan tanggal 19 September 2019, dosen atau akademisi, serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara di setiap perancangan UU lainnya yang belum disahkan

    3. Sekretaris Jenderal DPR RI menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi UU KPK dan RKUHP dengan DPR serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal 24 September 2019.

    4. Sekretaris Jenderal DPR RI akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota dewan untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba dan RKHUP dalam kurun waktu empat hari ke depan

    Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Manik Marganamahendra yang ikut dalam pertemuan mengatakan kesepakatan itu adalah usaha maksimal yang dapat mereka lakukan hari ini. Di depan rekan-rekannya, ia mengajak para mahasiswa untuk mengawal perjanjian tersebut sampai rapat paripurna DPR digelar pada 24 September 2019. “Poin maksimal yang bisa kita lakukan adalah membuat kesepakatan dengan poin yang tadi,” kata Manik.

    ADAM PRIREZA\ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.