Revisi UU KPK Dicurigai Menyasar Novel Baswedan

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang (empat dari kanan) dan penyidik senior KPK, Novel Baswedan (lima dari kanan), bersama ribuan Pegawai KPK melakukan aksi solidaritas Selamatkan KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 6 September 2019. Dalam aksi ini mereka juga menolak nama Calon Pimpinan KPK yang bermasalah. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - DPR telah mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK pada Selasa, 17 September 2019. Sejumlah pasal perubahan yang ada di UU KPK ini dianggap berpotensi melemahkan lembaga antirasuah, di antaranya soal keberadaan dewan pengawas, hingga kewenangan KPK menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.

Tak cuma melemahkan KPK secara kelembagaan, Indonesia Corruption Watch menganggap satu pasal dalam revisi itu juga menyasar ke penyidik senior KPK Novel Baswedan, yakni Pasal 45A. Pasal tersebut mengatur mengenai syarat untuk menjadi penyidik KPK. Dalam Pasal 45A, Ayat 1, huruf c disebutkan bahwa untuk menjadi penyidik KPK, seseorang harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

"Ada upaya untuk menggeser kerja Novel dari pemberantasan korupsi," kata peneliti ICW Wana Alamsyah, saat dihubungi Selasa, 17 September 2019.

Kesehatan Novel saat ini terganggu. Dua tahun lalu dua orang tak dikenal menyiram air keras ke wajahnya hingga menyebabkan kerusakan ke kedua mata mantan perwira Polri ini. Kepolisian hingga saat ini tidak berhasil mengungkap siapa pelakunya. Tim gabungan yang dibentuk polri pada Januari 2019, bukannya menemukan pelaku penyiraman, tapi malah menuding Novel menggunakan kewenangan berlebihan.

Tim gabungan kemudian merekomendasikan polisi membentuk tim teknis untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dibentuk pada Agustus 2019, Presiden Joko Widodo memerintahkan tim ini bekerja selama 3 bulan. Hingga saat ini belum diketahui perkembangan penyelidikan kasus ini.

Menurut Wana, upaya menyingkirkan Novel Baswedan menjadi relevan karena penyidik senior KPK ini kerap memegang kasus-kasus besar. Selain itu, Novel juga kerap bersuara keras menuntut agar kasus teror yang menimpa dirinya dituntaskan.

Menurut Wana, munculnya aturan mengenai kondisi pegawai KPK ini mencurigakan. Sebab, selama ini KPK tak pernah mengangkat penyidik dengan kekurangan fisik yang besar. Luka yang dialami Novel, kata dia, terjadi setelah bertahun-tahun pria ini bekerja di KPK. "Sehingga, pasal ini rasanya untuk menghentikan langkah orang yang memiliki luka serius sehingga tidak bisa melakukan kerjanya," ujar dia.

Tak terbendungnya revisi UU KPK itu  sudah dicemaskan kalangan aktivis antikorupsi sebelumnya. Banyak faktor, mulai dari lingkaran kekuasaan Presiden hingga parlemen yang jadi Penyebab Jokowi Leluasa Menjinakkan KPK.






Begini Saran Eks Pegawai KPK untuk Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang: Mundur!

15 jam lalu

Begini Saran Eks Pegawai KPK untuk Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang: Mundur!

Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang menjadi kuasa hukum Putri candrawathi dan Ferdy Sambo. Begini kata sahabat-sahabatnya eks pegawai KPK, "Mundur!"


Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang Kuasa Hukum Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo, Ini Respons Novel Baswedan

16 jam lalu

Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang Kuasa Hukum Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo, Ini Respons Novel Baswedan

Eks jubir KPK Febri Diansyah dan mantan penyidik KPK Rasamala Aritonang jadi pengacara Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo. Ini kata Novel Baswedan.


Azyumardi Azra Habis-habisan Dukung Pegawai KPK yang Dianggap Tak Lolos TWK: Berakhir Sendu

8 hari lalu

Azyumardi Azra Habis-habisan Dukung Pegawai KPK yang Dianggap Tak Lolos TWK: Berakhir Sendu

Azyumardi Azra menilai TWK yang dilakukan KPK penuh masalah. Ia dan 73 guru besar menilai pelaksanaan tes tersebut melanggar hukum dan etika publik.


Master Security IT: Kenali Bahaya 4 Serangan Siber, Phishing hingga Ransomwar

14 hari lalu

Master Security IT: Kenali Bahaya 4 Serangan Siber, Phishing hingga Ransomwar

Kebocoran data pribadi belakangan ini menyadarkan publik bahwa modus serangan siber memiliki ragam bentuk, seperti phishing, skimming, carding, ataupun ransomware.


Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Ini Tugas Novel Baswedan dan 43 Eks Pegawai KPK Korban TWK

16 hari lalu

Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Ini Tugas Novel Baswedan dan 43 Eks Pegawai KPK Korban TWK

Polri mengembangkan Satgassus Pencegahan Korupsi. Apa saja tuganya? Novel Baswedan dan 43 eks pegawai KPK korban TWK ada di sana.


Kata Novel Baswedan tentang Suap dan Gratifikasi, Lapor Hanya ke KPK?

36 hari lalu

Kata Novel Baswedan tentang Suap dan Gratifikasi, Lapor Hanya ke KPK?

Novel Baswedan menjelaskan perbedaan antara gratifikasi dan suap. Berapa hari maksimal seseorang diwajibkan lapor terima gratifikasi?


Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Soroti Pupuk Bersubsidi, Novel Baswedan: 3 Potensi Pidana Korupsi

39 hari lalu

Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Soroti Pupuk Bersubsidi, Novel Baswedan: 3 Potensi Pidana Korupsi

Satgassus Pencegahan Korupsi Polri yang diperkuat Novel Baswedan membeberkan potensi korupsi di tubuh Kementerian Pertanian.


Novel Baswedan Kritik Rompi Biru Antikorupsi KPK: Kurang Bisa Kerja

1 Juni 2022

Novel Baswedan Kritik Rompi Biru Antikorupsi KPK: Kurang Bisa Kerja

Novel Baswedan mengatakan tugas utama yang seharusnya dikerjakan oleh KPK justru tidak dilakukan dengan baik sehingga tidak membuahkan hasil.


IPW Anggap KPK Menyerah Kejar Harun Masiku

26 Mei 2022

IPW Anggap KPK Menyerah Kejar Harun Masiku

IPW menilai pernyataan KPK yang meminta masyarakat untuk ikut mengejar Harun Masiku dengan biaya pribadi sebagai kibaran bendera putih.


Dituding Tak Serius Cari Harun Masiku, KPK: Tak Bisa Kami Detailkan

25 Mei 2022

Dituding Tak Serius Cari Harun Masiku, KPK: Tak Bisa Kami Detailkan

KPK menyatakan tak bisa mendetailkan langkah mereka dalam pencarian Harun Masiku.