TEMPO.CO, Jakarta - Departemen Kajian Strategis dan Kebijakan Dema Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau FH UGM merilis tulisan bertajuk “Catatan Kritis 10 Tahun Kepemimpinan Presiden Joko Widodo: Rapor Merah Sang Raja Jawa”. Tulisan ini berfokus membahas tentang isu-isu yang mendapatkan “nilai merah” oleh banyak pihak selama 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi.
Rilis ini bertujuan merangkum kegagalan-kegagalan pemerintahan Jokowi dalam menangani beberapa isu, seperti ketatanegaraan, pemberantasan korupsi, agraria dan lingkungan, ketenagakerjaan, dan kebebasan hak sipil. Penanganan isu yang gagal tersebut terjadi ketika Jokowi berupaya melakukan “pemolesan” citra di akhir masa kepemimpinan.
Salah satu contoh permasalahan yang disorot Departemen Kajian Strategis dan Kebijakan Dema Justicia FH UGM adalah buruknya formulasi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya. Buruknya formulasi ini terwujud dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua peraturan ini seharusnya hadir untuk menjaga kepentingan masyarakat. Namun, dua aturan tersebut menempatkan masyarakat dalam posisi yang sulit.
Revisi UU KPK berimplikasi pada buruknya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dilansir laman Indonesia Corruption Watch (ICW), tingkat pertumbuhan pemberantasan korupsi tidak mengalami kenaikan yang signifikan selama pemerintahan Jokowi. Bahkan, pemberantasan korupsi cenderung turun dari persentase sebelumnya.
Selain itu, RUU Cipta Kerja juga mendapatkan penolakan besar dari masyarakat luas pada 2019. Penolakan ini terwujud dalam aksi demonstrasi untuk membela hak-hak pekerja karena berpotensi dicurangi dan diingkari melalui pasal-pasal UU Cipta Kerja. Selama aksi demonstrasi berlangsung, terdapat faktor lain yang disoroti oleh Dema Justicia ini, yaitu represifitas mengancam kebebasan sipil. Sebab, banyak pelanggaran aparat hukum terhadap massa aksi yang sedang memperjuangkan hak-haknya.
Tak hanya itu, janji reforma agraria dalam nawacita Jokowi menjadi utopia belaka ketika banyaknya kasus tidak terselesaikan dan bertambah yang signifikan. Salah satu contoh dari kasus agraria adalah fenomena land grabbing yang menjadi kebiasaan pemerintah, tetapi banyak ditentang. Akibatnya, pertentangan ini membuat pemerintah hirau terhadap masalah dalam ruang lingkup agraria dan lingkungan.
Aspek pendidikan juga menjadi salah satu bidang yang tidak mendapatkan perhatian mendalam dari pemerintahan Jokowi. Adapun, permasalahan pendidikan dalam pemerintahan Jokowi, seperti biaya pendidikan tinggi, kesejahteraan tenaga pendidik masih kurang, dan pemerintah turut campur tangan dalam lembaga berbasis ilmu pengetahuan, termasuk BRIN. Permasalahan dalam pemerintahan Raja Jawa ini juga banyak membuat ruang lingkup lain menerima luka dan tidak mendapatkan perhatian serta penanganan baik.
Departemen Kajian Strategis dan Kebijakan Dema Justicia FH UGM menyatakan, urgensi Catatan Kritis ini terletak pada perlunya refleksi mendalam terhadap perjalanan bangsa selama 10 tahun terakhir. Masyarakat perlu memahami dinamika politik dan tidak boleh lagi terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh para pemimpin. Evaluasi ini bukan hanya mencatat kesalahan, tetapi juga untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan demokrasi yang seharusnya berpihak pada rakyat.
Pilihan Editor: Prabowo Singgung Isu Korupsi Dua Kali dalam Pidatonya: Ikan Menjadi Busuk, Busuknya Mulai dari Kepala
