UU KPK Baru, PKS Tak Setuju Izin Penyadapan ke Dewan Pengawas

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) menyerahkan Pandangan akhir Pemerintah terkait Revisi UU KPK kepada Wakil Ketua DPR selaku pimpinan sidang Fahri Hamzah (tengah), Ketua KPK Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kedua kanan), dan Wakil Ketua DPR Utut Adianto (kiri) dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. DPR RI mengesahkan Revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta -  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan sejumlah catatan usai DPR resmi mengesahkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Salah satu poin yang ditekankan PKS yakni, KPK seharusnya tidak perlu meminta izin dewan pengawas sebelum melakukan penyadapan.

"Selama ini penyadapan adalah senjata KPK. Jadi dalam proses ini, seharusnya cukup memberitahukan dan bukan meminta izin kepada dewas," ujar Anggota Fraksi PKS, Ledia Hanifa dalam sidang paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 17 September 2019.

Setelah itu, lanjut Ledia, cukup dilakukan monitoring dan audit yang ketat agar penyadapan tidak dilakukan secara semena-mena dan melanggar HAM. "Karena itu F-PKS menolak keharusan KPK meminta izin kepada dewas sebelum melakukan penyadapan," ujar dia.

PKS juga menyatakan beleid yang mengatur dewan pengawas KPK dipilih mutlak oleh presiden, tidak sesuai dengan draf awal revisi UU KPK dan dikhawatirkan akan terjadi intervensi dalam hal ini. "Sejak awal disepakati membentuk dewas profesional dan bebas intervensi," ujar Ledia.

PKS juga tidak sepakat jika dewan pengawas menjadi satu organ internal dalam KPK alias tidak dibentuk lembaga baru pengawas KPK. "Dewan pengawas jadi satu organ itu tidak akan membuat mereka bekerja independen dan kredibel," ujar Ledia.






NasDem Sebut Koalisi dengan PKS dan Demokrat Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

4 jam lalu

NasDem Sebut Koalisi dengan PKS dan Demokrat Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

Partai NasDem dan calon mitra koalisinya memilih berhati-hati daripada terburu-buru dalam meresmikan koalisi.


Adang Daradjatun Gantikan Aboe Bakar Jadi Ketua MKD DPR

5 jam lalu

Adang Daradjatun Gantikan Aboe Bakar Jadi Ketua MKD DPR

Politikus PKS Adang Daradjatun dipilih sebagai Ketua MKD DPR menggantikan Aboe Bakar Alhabsyi.bakal Adang akan memimpin MKD masa keanggotaan 2019-2024


PKS Belum Pastikan Ikuti NasDem Umumkan Capres dan Koalisi November

10 jam lalu

PKS Belum Pastikan Ikuti NasDem Umumkan Capres dan Koalisi November

PKS disebut-sebut bakal berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai NasDem. Ketiganya mengatakan telah menjalin komunikasi yang intensif.


Duduk Satu Meja dengan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Nama Capres Koalisi Diumumkan 10 November

1 hari lalu

Duduk Satu Meja dengan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Nama Capres Koalisi Diumumkan 10 November

Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyatakan nama capres koalisi akan diumumkan 10 November. Hadir di acara bersama Anies Baswedan.


Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

1 hari lalu

Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

Anies Baswedan menyatakan sangat menghormati proses diskusi soal calon presiden 2024 yang sedang dilakukan partai politik.


Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

1 hari lalu

Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut partai politik sedang berproses menentukan calon presiden 2024.


Anies Baswedan Bertemu Syaikhu di Bogor, PKS: Siapa Tahu Jodoh

2 hari lalu

Anies Baswedan Bertemu Syaikhu di Bogor, PKS: Siapa Tahu Jodoh

Gubernur DKI Anies Baswedan bertemu Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Bogor. PKS mengapresiasi kehadiran Anies di acara PKS itu.


Pemerintah Gugat Mantan Majikan Adelina Lisao, Anggota DPR Fraksi PKS: Untuk Perjuangkan Keadilan

3 hari lalu

Pemerintah Gugat Mantan Majikan Adelina Lisao, Anggota DPR Fraksi PKS: Untuk Perjuangkan Keadilan

Anggota DPR dari Fraksi PKS mendukung upaya pemerintah untuk mengajukan gugatan terhadap mantan majikan Adelina Lisao.


Masa Jabatan Anies Baswedan Segera Berakhir, Rocky Gerung: Pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara

3 hari lalu

Masa Jabatan Anies Baswedan Segera Berakhir, Rocky Gerung: Pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara

Rocky Gerung menyatakan Anies Baswedan hanya akan berpindah dari Kantor Gubernur DKI Jakarta ke Kantor Presiden.


Megawati Soekarnoputri Beri Pengarahan Kepada 93 Kepala Daerah Kader PDIP, Ganjar Pranowo Hadir

5 hari lalu

Megawati Soekarnoputri Beri Pengarahan Kepada 93 Kepala Daerah Kader PDIP, Ganjar Pranowo Hadir

Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada 93 kepala daerah kader PDIP. Pengarahan digelar ditengah situasi politik yang menghangat.