Pemerintah Minta Rapat Revisi UU KPK Terbuka untuk Umum

Indonesia's Law and Human Rights Minister Yasonna Laoly talks to journalists during a press conference with Baiq Nuril Maknun, a teacher on the island of Lombok who was jailed after she tried to report sexual harassment, in Jakarta, July 8, 2019. An Indonesian woman sentenced to prison for reporting her employer for sexual harassment said on Monday she will ask President Joko Widodo for an amnesty. REUTERS/Willy Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta -  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meminta rapat Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Revisi UU KPK dilakukan secara terbuka.

Menurut dia, transparansi mesti dilakukan sebab kehadiran revisi UU KPK telah menyulut kontroversi di masyarakat.

“Kita buka debat secara terbuka, agar jangan ada dusta di antara kita,” ucap Yasonna dalam rapat kerja perdana membahas Revisi UU KPK bersama Badan Legislasi DPR di Gedung DPR pada Kamis lalu, 12 September 2019.

Yasonna hadir sebagai perwakilan pemerintah bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan perwakilan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yakni Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Setiawan Wangsaatmaja.

Yasonna mengatakan memang Panitia Kerja (Panja) Revisi UU KPK berwenang memutuskan rapat berlangsung tertutup untuk umum. Namun, dia memohon rapat dilakukan terbuka untuk publik agar tidak ada kesan pemerintah dan DPR sembunyi-sembunyi membahas revisi UU KPK.

Pimpinan rapat yakni Wakil Ketua Badan Legislasi Sudiro Asno tak menyatakan setuju. Tapi dia mengatakan akan mempertimbangkannya.

“Aspirasinya kami tampung,” kata politikus Partai Hanura dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII tersebut.

Dalam rapat perdana tersebut Yasonna menyampaikan tiga pandangan Presiden Jokowi atas revisi UU KPK sekaligus menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah.

Adapun tiga sikap Presiden Jokowi tersebut adalah: 

1. Dewan Pengawas KPK
Pemerintah berpandangan pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas merupakan kewenangan Presiden. Hal ini untuk meminimalisasi waktu dalam proses penentuan dan pengangkatannya.

Walau demikian pemerintah tetap ingin menghindari kerancuan normatif dalam pengaturannya sehingga tercipta proses check and balance, transparan, dan akuntabilitas dalam pengangkatan Dewan Pengawas.

Maka mekanisme pengangkatan tetap melalui panitia seleksi serta membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan.

2. Penyelidik dan penyidik independen KPK
Dalam menjaga kegiatan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkesinambungan perlu membuka ruang dan mengakomodasi penyelidik dan penyidik KPK berstatus pegawal aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah mengusulkan rentang waktu 2 tahun untuk mengalihkan penyelidik dan penyidik KPK menjadi ASN.

Upaya mengakomodasi ASN tetap memperhatikan standar kompetensi dan lulus lulus pendidikan penyelidik dan penyidik sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penyebutan KPK sebagai lembaga negara
Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 telah memutuskan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan ini menyebutkan KPK adalah lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, yang merupakan lembaga di ranah eksekutif. itu karena KPK melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

KPK juga lembaga negara sebagai state auxiliary agency atau lembaga negara di dalam ranah eksekutif yang dalam pelaksanaan tugasnya bebas dari pengaruh, serta wewenangnya bersifat independen.

"Dari kekuasaan manapun," ujar Yasonna.

Pada saat bersamaan, gelombang protes terus terjadi karena revisi iti dianggap hanya alat untuk melemahkan KPK.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan surat Presiden Jokowi dinilainya sebagai persetujuan perubahan UU KPK. Dia menilai DPR dan pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan KPK tanpa berkonsultasi atau memberi tahu.

"Ini jelas bukan adab yang baik," ujarnya dalam siara persnya kemarin, Kamis, 12 September 2019.

FAJAR PEBRIANTO






Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

6 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

7 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

7 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

11 jam lalu

Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Wakil Ketua KPK yang baru terpilih, Johanis Tanak, mengusulkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam memberantas korupsi.


Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

12 jam lalu

Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

Johanis Tanak mendapat suara terbanyak dalam voting tertutup yang digelar Komisi III DPR. Setelah ini nama Johanis Tanak diserahkan ke Presiden.


Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak Sebut Pencegahan Korupsi jadi Skala Prioritas

12 jam lalu

Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak Sebut Pencegahan Korupsi jadi Skala Prioritas

Johanis Tanak menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon pimpinan KPK penganti Lili Pintauli pada hari ini. Dia ungkap pentingnya pencegahan.


Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

13 jam lalu

Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

Dua calon wakil ketua KPK pengganti Lili Pintauli Siregar, Johanis Tanak dan I Nyoman Wara mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

14 jam lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

16 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

Mantan Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

17 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini