Revisi UU KPK, Yasonna Beri Isyarat Setuju Dewan Pengawas

Reporter

Editor

Purwanto

Menkumham Yasonna Laoly di Kepatihan Yogya, Rabu, 17 Juli 2019. Tempo/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan masih mempelajari draf revisi Undang-Undang KPK, yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Meski begitu, Yasonna memberi isyarat bahwa ia sepakat dengan salah satu poin revisi, yakni pembentukan dewan pengawas bagi KPK.

"Ya kita lihat saja. Semua institusi kan harus ada check and balances. Itu saja," kata Yasonna saat ditemui usai bertemu dengan Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 9 September 2019.

Yasonna mengaku belum tahu berapa lama akan mempelajari draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu. Namun ia memastikan hingga saat ini, Presiden Joko Widodo belum membuat Surat Presiden (Surpres) kepada DPR, terkait sikapnya terhadap revisi ini.

"Kami harus mempelajari dulu. Pokoknya ada concern, ini harus dipelajari, hati-hati," kata Yasonna.

Munculnya Dewan Pengawas sebagai unsur baru di KPK memang menjadi salah satu poin dalam revisi Undang-Undang KPK. Dewan Pengawas ini disebut terdiri dari 5 orang independen. Berbagai kewenangan lama KPK seperti penyadapan, diusulkan harus dengan sepengetahuan dan seizin dari Dewan Pengawasan.

Poin ini mendapat banyak sorotan karena dinilai bentuk pelemahan terhadap KPK. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai munculnya Dewan Pengawas KPK dalam revisi ini merupakan pertanyaan besar.

Kurnia menilai selama ini kinerja KPK, mulai dari segi penindakkan, keuangan, hingga kinerja umum, sudah dilaporkan dan diawasi secara terbuka oleh lembaga-lembaga lain dan oleh publik. Kurnia mengkhawatirkan munculnya Dewan Pengawas justru membuat ruang intervensi bagi pihak lain.

"Soal Dewan Pengawas, kita khawatir adanya campur tangan eksekutif dan legisltaif dalam konteks kinerja penindakan KPK," kata Kurnia Sabtu lalu.






Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

24 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Tim Penilai Akhir

26 hari lalu

Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Tim Penilai Akhir

Di depan Yasonna Laoly, Jokowi meminta Dirjen Imigrasi dan bawahnnya diganti saja kalau tidak punya kemampuan mereformasi Imigrasi.


Yasonna Laoly Bakal Usulkan Dirjen Baru Usai Disemprot Jokowi soal Imigrasi

26 hari lalu

Yasonna Laoly Bakal Usulkan Dirjen Baru Usai Disemprot Jokowi soal Imigrasi

Pernyataan ini disampaikan Yasonna Laoly merespons kekesalan Jokowi soal layanan visa on arrival (VoA) dan Kitas di kantor Imigrasi.


SK PPP Kubu Muhammad Mardiono Keluar dalam 5 Hari, Pengamat Curigai Ada Dukungan Kekuatan Politik Besar

27 hari lalu

SK PPP Kubu Muhammad Mardiono Keluar dalam 5 Hari, Pengamat Curigai Ada Dukungan Kekuatan Politik Besar

Pengamat menilai ada kekuatan politik yang ingin memanfaatkan PPP kubu Muhammad Mardiono untuk mengamankan capres pilihannya.


Soal Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP, Menkumham Yasonna: Itu SK Resmi

27 hari lalu

Soal Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP, Menkumham Yasonna: Itu SK Resmi

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengkonfirmasi kabar terbitnya surat keputusan pengesahan penetapan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP.


Kemenkumham Resmi Sahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP

28 hari lalu

Kemenkumham Resmi Sahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP

Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana tugas Ketua Umum PPP yang baru. Arsul Sani telah menerima surat itu.


Menkumham Yasonna Laoly Belum Sahkan Kepengurusan Baru PPP

28 hari lalu

Menkumham Yasonna Laoly Belum Sahkan Kepengurusan Baru PPP

Yasonna Laoly menyatakan pihaknya masih mengaji berkas kepengurusan baru PPP.


23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, Menkumham: Pemerintah Tak Bisa Melawan Putusan MA

28 hari lalu

23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, Menkumham: Pemerintah Tak Bisa Melawan Putusan MA

Yasonna Laoly memastikan program bebas bersyarat yang dijalani 23 napi korupsi sudah sesuai ketentuan.


Yasonna Sebut BNPT Sudah Terbitkan Rekomendasi Remisi Buat Umar Patek

45 hari lalu

Yasonna Sebut BNPT Sudah Terbitkan Rekomendasi Remisi Buat Umar Patek

Remisi terhadap Umar Patek mendapat sorotan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah mendengar segala masukan.


Umar Patek Segera Bebas, Ini Kata Menkumham Yasonna Laoly

45 hari lalu

Umar Patek Segera Bebas, Ini Kata Menkumham Yasonna Laoly

Yasonna Laoly menyatakan remisi kepada Umar Patek sudah mendapatkan rekomendasi dari BNPT.