Masinton: Capim KPK Hadapi Persoalan Besar di Internal

Reporter

Editor

Purwanto

Mantan Aktivis 98 Masinton Pasaribu saat mengikuti diskusi kebangsaan dan buka puasa bersama mantan aktivis 98 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, 29 Mei 2018. Acara ini diadakan juga untuk memperingati perjuangan mereka 20 tahun lalu dalam membawa Indonesia ke era demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan calon pimpinan KPK periode 2019—2023 menghadapi persoalan besar yang ada di internal lembaga tersebut, misalnya penentuan status tersangka berdasarkan pemungutan suara di tingkat pimpinan.

"Tugas capim KPK ke depan, dia harus menyadari ada persoalan besar di KPK, yaitu internal. Tidak mungkin bisa bekerja baik kalau internalnya tidak benar," kata Masinton di kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Ia menilai ada banyak persoalan di internal KPK yang muncul ke publik sehingga DPR membentuk Pansus Angket KPK melakukan penyelidikan atas tugas dan kewenangan KPK.

Masinton mencontohkan oknum pimpinan, penasihat, dan juru bicara KPK menyampaikan persoalan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri. Namun, Komisi III DPR telah mengonfirmasi kepada anggota KPK Alexander Marwata.

"Tadi Komisi III DPR menanyakan tentang konferensi pers terhadap mantan Deputi Penindakan KPK, ternyata tidak melalui mekanisme yang berlaku di KPK. Bahkan, tiga pimpinan KPK yang lain tidak tahu ada konferensi pers tersebut," ujarnya.

Masinton mengatakan bahwa di internal KPK juga terdapat friksi-friksi, itu terkonfirmasi dari pernyataan Alexander Marwata bahwa sebuah perkara diputuskan berdasarkan pemungutan suara di tingkat pimpinan KPK.

Menurut dia, seharusnya menyangkut nasib dan status hukum seseorang, tidak boleh diputuskan berdasarkan voting, tetapi harus objektif melihatnya yaitu alat bukti yang dicari.

"Itu fungsinya penyelidikan dan penyidikan, menyiapkan alat bukti bukan voting. Itu menampakan beberapa asas dalam penyidikan dan penyelidikan tidak dipatuhi secara hukum acara," ujarnya.

Politikus PDIP itu menilai tidak boleh menentukan status tersangka seseorang berdasarkan voting atau suara terbanyak. Kalau itu dilakukan, mencerminkan bobroknya kondisi di internal KPK namun dipersepsikan baik kepada publik.






Beda Suara dengan Hasto soal Koalisi dengan PKS dan Demokrat, Masinton Ditegur PDIP

25 Juni 2022

Beda Suara dengan Hasto soal Koalisi dengan PKS dan Demokrat, Masinton Ditegur PDIP

PDIP menegur Masinton Pasaribu karena menyatakan pendapat yang berbeda dengan l Hasto Kristiyanto soal peluang koalisi dengan PKS dan Demokrat


Isu Reshuffle Kabinet, Masinton Pasaribu Ungkit Isu Minyak Goreng

12 Juni 2022

Isu Reshuffle Kabinet, Masinton Pasaribu Ungkit Isu Minyak Goreng

Masinton Pasaribu mengatakan reshuffle kabinet harus dilakukan dan jangan jadi sebuah wacana saja melainkan tindakan.


Erick Thohir Disebut Menteri Narsis, Stafsus: Sampai Hari Ini Tak Berpikir Soal Capres

17 Mei 2022

Erick Thohir Disebut Menteri Narsis, Stafsus: Sampai Hari Ini Tak Berpikir Soal Capres

Arya Sinulingga menanggapi kritik yang dilayangkan beberapa politikus terhadap Erick Thohir. Erick dtak terganggu dengan kritik itu dan terus bekerja.


Sindir Erick Thohir Sering Kampanye, Masinton: di Mana-Mana Majang Foto

15 Mei 2022

Sindir Erick Thohir Sering Kampanye, Masinton: di Mana-Mana Majang Foto

Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyindir Menteri BUMN Erick Thohir yang terlalu sering kampanye namun tidak mau masuk ke partai politik.


Masinton PDIP Minta Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Dihentikan

15 Mei 2022

Masinton PDIP Minta Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Dihentikan

Proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR masih terus berlanjut meski menuai protes, bahkan oleh anggota DPR sendiri.


Politikus PDIP Sindir Erick Thohir, Sebut Menteri Narsis

15 Mei 2022

Politikus PDIP Sindir Erick Thohir, Sebut Menteri Narsis

Erick Thohir pernah membantah bahwa foto dirinya yang muncul di ATM bank BUMN karena ingin menjadi capres 2024.


Politikus PDIP Ingatkan Partai Jangan Cuma Jadi Penjual Tiket Pilpres

15 Mei 2022

Politikus PDIP Ingatkan Partai Jangan Cuma Jadi Penjual Tiket Pilpres

Kata politikus PDIP itu, kandidat yang ingin mencalonkan diri di Pilpres 2024 untuk menjadi kader partai terlebih dahulu jika ingin mendapat dukungan.


Isu Perusahaan Sawit Sponsori Penundaan Pemilu, Kejagung Diminta Usut

27 April 2022

Isu Perusahaan Sawit Sponsori Penundaan Pemilu, Kejagung Diminta Usut

Masyarakat perlu mengetahui siapa saja pihak perusaahan kelapa sawit yang sudah merugikan bangsa dan negara akibat minyak goreng langka dan mahal,


Masinton Siap Beri Data Perusahaan Sawit Sponsori Penundaan Pemilu ke Kejagung

26 April 2022

Masinton Siap Beri Data Perusahaan Sawit Sponsori Penundaan Pemilu ke Kejagung

Masinton Pasaribu, menyatakan siap jika sewaktu-waktu penyidik Kejagung butuh data soal pengusaha sawit yang diduga mendanai isu penundaan Pemilu


Soal Isu Pengusaha Sawit Danai Penundaan Pemilu, Masinton: Biar Kejagung Usut

26 April 2022

Soal Isu Pengusaha Sawit Danai Penundaan Pemilu, Masinton: Biar Kejagung Usut

Masinton Pasaribu, enggan berkomentar lebih lanjut soal adanya dugaan sosok politikus di balik isu perusahaan sawit yang mensponsori penundaan Pemilu