Ridwan Kamil Bahas Keadilan Fiskal di Mayor Caucus

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil  menjadi pemateri pada Mayor Caucus 2019 55th ISOCARP World Planning Congress di Balai Kota Bogor, Senin (9/9/19).

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi pemateri pada Mayor Caucus 2019 55th ISOCARP World Planning Congress di Balai Kota Bogor, Senin (9/9/19).

    INFO JABAR — Pemberiaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berbanding lurus dengan jumlah satuan administrasi daerah, bukan jumlah penduduk. Hal itu membuat provinsi dengan jumlah kota/kabupaten yang banyak mendapat dana berlimpah.

    Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, menyatakan hal itu saat menjadi pemateri pada Mayor Caucus 2019, 55th ISOCARP World Planning Congress di Balai Kota Bogor, Senin, 9 September 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh 28 wali kota dari berbagai daerah di Indonesia.

    Menurut Emil, sapaan Ridwan Kamil, pemerintah daerah dengan jumlah kota/kabupaten sedikit mendapat kucuran dana yang juga minim. Contohnya, Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah penduduk besar dan wilayah luas yang harus dikembangkan.

    "Pemerintah pusat ini kasih uang berbanding lurus dengan jumlah daerah, kalau daerahnya dikit duitnya dikit, kalau daerahnya banyak, duitnya banyak. Padahal, jumlah penduduknya tidak imbang. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga ada yang dirasakan oleh masyarakat," kata Emil

    Salah satu solusi, tambah Emil, adalah pemekaran daerah. Meski begitu, usulan beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) tingkat dua di Jabar masih dimoratorium oleh pemerintah pusat. Maka gagasan lain yang bisa diupayakan adalah pemekaran desa atau kelurahan. 

    "Kalau dimekarkan, 'kan berbanding lurus dengan dana desa, dana kelurahan," kata mantan wali kota Bandung ini. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.