TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK). Fit and proper test ini akan digelar pada 10-11 September 2019.
Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya ada 5 hal yang harus dipertimbangkan DPR dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan hal pertama yang harus menjadi pertimbangan adalah integritas dari masing-masing calon pimpinan KPK. Salah satu indikatornya bisa dilihat dari kepatuhan calon pimpinan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Padahal pemerintah, presiden, dan DPR yang membuat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang kewajiban LHKPN. Kalau DPR mengabaikan hal itu maka kita tidak paham lagi apa indikator utama yang dibuat," kata Kurnia di kantornya pada Ahad, 8 September 2019.
Kedua, DPR mesti memeriksa ulang rekam jejak 10 calon pimpinan KPK terutama hal-hal yang belum terkonfirmasi dengan benar di Pansel maupun presiden. "Harapannya bisa dilakukan Komisi III DPR," katanya.
Ketiga, DPR harus menggali pemahaman 10 calon pimpinan KPK tentang isu pemberantasan korupsi. Misalnya, visi penindakan pencegahan, monitoring, penyelenggaraan negara, koordinasi dan supervisi dengan penegak hukum.
Keempat, DPR harus memastikan calon pimpinan KPK memiliki konsep manajerial lembaga yang baik. Kurnia menilai KPK adalah lembaga negara yang sangat dinamis dengan banyak friksi atau perbedaan pendapat di dalamnya. Maka diharapkan pimpinan KPK dapat mengontrol internal lembaga dengan baik.
Kelima, semestinya DPR dapat memastikan Komisi III maupun Capim KPK menolak pelemahan lembaga antikorupsi itu. Kurnia menilai pernyataan anggota Komisi III DPR yang akan memilih calon pimpinan KPK yang sepakat dengan revisi UU KPK sarat kepentingan. "Ketika kita dengar pernyataan itu, maka kita sudah bisa pesimis mereka akan memilih pimpinan yang kredibel. Harusnya statement DPR netral," katanya.
