Siang Ini, Tenggat LSM Sampaikan Masukan Tertulis soal Capim KPK

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan massa gabungan mahasiswa dan buruh melakukan aksi Selamatkan KPK longmarch dari Patung Kuda menuju Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 5 September 2019. Dalam aksinya massa menolak capim KPK bermasalah. TEMPO/Subekti.

    Puluhan massa gabungan mahasiswa dan buruh melakukan aksi Selamatkan KPK longmarch dari Patung Kuda menuju Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 5 September 2019. Dalam aksinya massa menolak capim KPK bermasalah. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum atau Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mempersilakan kelompok masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) memberikan masukan ihwal seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) periode 2019-2023. DPR meminta catatan itu disampaikan secara tertulis paling lambat siang ini.

    "Kami minta sampai Senin siang (hari ini) harus sudah kami terima," kata anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani, akhir pekan lalu.

    Arsul menuturkan, Komisi Hukum akan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan kelompok masyarakat sipil esok, Selasa, 10 September. Dia mengklaim acara ini sekaligus menunjukkan bahwa Dewan tak menutup kuping terhadap suara masyarakat sipil terkait seleksi calon pimpinan KPK.

    Meski begitu, politikus Partai Persatuan Pembangunan ini berujar tak semua dari masukan itu mesti dituruti oleh DPR. "Bagaimana cara kami mengakomodasi masukan tidak harus sama persis dengan apa yang dikehendaki dengan teman-teman masyarakat sipil," kata dia.

    Hari ini, DPR akan menggelar RDPU dengan Panitia Seleksi Capim periode 2019-2023 terlebih dulu. Komisi III juga akan memulai tahapan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon pimpinan KPK sore ini dengan tes pembuatan makalah.

    Rabu mendatang, Komisi yang membidangi hukum ini bakal mewawancarai para calon pimpinan komisi pemberantasan antirasuah.

    Selama ini koalisi masyarakat sipil telah banyak menyampaikan kritik terkait seleksi calon pimpinan KPK, baik menyangkut proses seleksi hingga rekam jejak para calon. Sejauh ini, calon pimpinan KPK yang banyak disorot ialah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Firli Bahuri yang diduga pernah melanggar etik ketika menjadi Deputi Penindakan KPK.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan sepuluh nama capim KPK ke DPR. Kesepuluh calon ini adalah Alexander Marwata (komisioner KPK), Firli Bahuri (anggota Polri), I Nyoman Wara (auditor BPK), Johanis Tanak (jaksa), Lili Pintauli Siregar (advokat). Kemudian Luthfi Jayadi Kurniawan (dosen), Nawawi Pomolango (hakim), Nurul Ghufron (dosen), Roby Arya Brata (PNS Sekretariat Kabinet), dan Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan).



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.