Ngabalin Sebut Jokowi Orang Papua yang Diwakafkan ke Republik

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, memberikan pernyataan tentang pidato kebangsaan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, di kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 15 Januari 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, memberikan pernyataan tentang pidato kebangsaan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, di kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 15 Januari 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa tokoh masyarakat di Papua menganggap Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai anak Papua yang diwakafkan untuk republik.

    "Mereka sadar bahwa Jokowi itu menjadi orang Papua yang diwakafkan ke ini republik, diutus Tuhan. Pak Jokowi itu diutus Tuhan untuk memimpin Republik Indonesia," kata dia.

    Ngabalin menuturkan, Jokowi menjadikan Jakarta dan Papua seperti dapur dan ruang makan. Selain itu, Jokowi juga memberikan perhatian besar terhadap wilayah Papua. Saat ini, kata Ngabalin, ia masih menunggu jadwal Jokowi agar bisa bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat Papua.

    Mantan Wakil Gubernur Papua Barat, Irene Manibuy, yang baru saja menemui Ngabalin, mengaku memberikan aspirasi dan berharap bisa bertemu Jokowi. Ia ingin terlibat dalam pembahasan mengenai kondisi di Papua. "Bicara dengan Bapak Presiden mencari solusi terbaik untuk damainya Papua, amannya Papua, dan Papua lebih sejahtera," kata Irene.

    Menurut Irene, semua elemen masyarakat di Papua harus duduk bersama dari hati ke hari untuk membahas tentang luka orang Papua.

    "Saya berharap jika nanti duduk bersama dengan Pak Jokowi, pasti bersama Abang Ali, Pak Lenis dengan kami semua yang ada di Papua. Tujuh wilayah adat yang ada di Papua dan Papua Barat Presiden undang, kita harus duduk bersama bicara hati ke hati, apa luka orang Papua," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.