TEMPO.CO, Yogyakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengumumkan ibu kota pindah yang kemungkinan besar ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Seluruh kecamatan di sana adalah daerah transmigran yang masyarakatnya mayoritas dari Jawa.
“Bahasanya Bahasa Jawa, mas. Karena empat kecamatan di wilayah kami (kawasan) transmigran. Orang Jawa Barat juga ada,” kata Kepala Bagian Pembangunan Penajam Paser Utara Nico Herlambang seusai diskusi di UGM tentang pemindahan ibu kota negara pada Kamis, 29 Agustus 2019.
Dia menjelaskan rencana ibu kota pindah dari Jakarta ke Kaltim disambut baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Namun geliat proyek gedung dan infrastruktur serta kepindahan 800 ribu sampai 1 juta aparatur sipil negara bisa berdampak terhadap masyarakat setempat.
Nico mengungkapkan jumah penduduk di kabupatennya lebih sedikit ketimbang ASN yang akan diboyong ke sana. Jangan sampai masyarakat lokasl justru tersisihkan oleh pendatang.
“Jangan sampai warga kami tersingkirkan. Konsen kami kepada kesejahteraan warga kami."
Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah sekitar 333 ribu hektare dengan penduduk sekitar 178 ribu jiwa. Dengan luas wilayah tersebut masih memungkinkan ditambah sampai 1 juta ASN dari Jakarta.
Nico berkeyakinan 40 ribu hektare lahan yang disiapkan sebagai Ibu Kota NKRI berada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dia memperkirakan dari 180 ribu hektare yang dibutuhkan, 120 ribu hektare di antaranya berada di Penajam Paser Utara dan 60 ribu hektare di Kutai Kartanegara.
Dia pun menuturkan kabupatennya lumbung pangan bagi Kaltim. Tapi jangan sampai lumbung pangan menjadi lumbung properti sehingga harus dipisahkan wilayah permukiman dengan pertanian.
Menurut Nico, ibu kota pindah harus membawa dampak positf pada ekonomi, layanan, dan fasilitas infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara. Masyarakat pun menyambut gembira karena dekat dengan presiden.
"Ada joke di masyarakat kami, sebaliknya Presiden siap enggak tetanggaan dengan kami yang petani, nelayan,” tuturnya sambil tergelak.
Dosen Fakultas Geografi UGM Dyah Rahmawati Hizbarob mengatakan ia bersama tim ahli lainnya memberi masukan kepada pemerintah daerah untuk kesiapan ibu kota pindah dari Jakarta.
Tim segera melakukan kajian interdisipliner tentang tata ruang, sumber daya air, kebutuhan pangan, serta kesiapan masyarakat menghadapi modernitas pembangunan.
Menurut Dyah, Kabupaten Penajam Paser Utara pun perlu memperhatikan ketersediaan sumber pangan, sandang, dan papan warganya setelah kedatangan penduduk dari Jakarta secara besar-besaran ketika ibu kota pindah.
MUH SYAIFULLAH
