Istri Gus Dur Minta Jokowi Dengarkan Masukan Soal Capim KPK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden kelima RI Megawati Soekarno Puteri (kanan) dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (ketiga kiri) berjalan bersama diikuti istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid dan anaknya Yenny Wahid, sebelum mengikuti Sidang Tahunan, di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden kelima RI Megawati Soekarno Puteri (kanan) dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (ketiga kiri) berjalan bersama diikuti istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid dan anaknya Yenny Wahid, sebelum mengikuti Sidang Tahunan, di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Sinta Nuriyah Wahid mengatakan berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mau mendengarkan suara masyarakat soal calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK).

    Menurut dia, hingga kini masyarakat Indonesia telah menunjukkan kepedulian pada masa depan KPK. 

    Presiden, kata Sinta, juga berkepentingan untuk memiliki pimpinan yang berintegritas dan memiliki rekam jejak bersih. "Apabila KPK kualitas tinggi, maka kualitas pembangunan meningkat," kata istri Presiden Indonesia ke-4, Abdurrahman Wahid, dalam Dialog Kanal KPK di Jakarta pada Rabu, 28 Agustus 2019.

    Hal ini, kata dia, dikarenakan proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyisakan banyak persoalan serius. Mulai dari panitia seleksi, hingga calon yang mendaftar.

    "Padahal KPK ujung tombak upaya pemberantasan korupsi. Maka harus diupayakan dipimpin oleh orang-orang yang cakap dan berintegritas," ujarnya.

    Jika tidak cakap dan berintegritas, Sinta menuturkan tombak akan tumpul dan tidak bisa digunakan untuk memberantas korupsi dengan baik. Maka, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa pimpinan KPK terpilih adalah yang memiliki kualifikasi lebih.

    "Baik secara profesi, moral dan intelektual. Sayangnya ada beberapa calon pimpinan yang tidak memenuhi kriteria tersebut tetapi diloloskan oleh pansel," katanya.

    Sinta masih berharap seleksi Capim KPK ini dilakukan secara profesional, objektif dan tidak condong pada kepentingan salah satu pihak, melainkan hanya pada kepentingan pemberantasan korupsi. Dia khawatir pimpinan yang tak sesuai akan melakukan abuse of power atau penyelewengan kekuasaan. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.