Selasa, 24 September 2019

Massa Tuntut 7 Hal, Yorrys Raweyai Minta Jokowi ke Papua

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan massa Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme melakukan aksi solidaritas untuk West Papua di Markas TNI AD menuju Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019. Dalam aksinya massa menyerukan kepada pemerintah agar memberikan hak menentukan nasib sendiri untuk mengakhiri rasisme dan penjajahan di bumi West Papua. TEMPO/Subekti.

    Ratusan massa Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme melakukan aksi solidaritas untuk West Papua di Markas TNI AD menuju Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019. Dalam aksinya massa menyerukan kepada pemerintah agar memberikan hak menentukan nasib sendiri untuk mengakhiri rasisme dan penjajahan di bumi West Papua. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah terpilih asal Papua, Yorrys Raweyai, menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus datang menemui masyarakat Papua untuk meredakan tensi massa.

    "Ada pernyataan tertulis yang mereka (massa aksi) bacakan di Sorong. Tujuh tuntutan mereka. Artinya, Presiden harus datang, usut tuntas kasus atau mereka melakukan aksi yang sama," kata Yorrys di diskusi tentang Papua di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2019.

    Yorrys mengatakan, meski kondisi di Papua sudah mulai kondusif, persoalan di sana tetap belum tuntas. Sebab, masih ada gejolak di beberapa kabupaten sambil menunggu kepolisian menuntaskan masalah. "Istilahnya masih siaga menunggu. Kalau ini tidak, mereka akan melakukan (aksi) lagi," ujarnya.

    Yorrys baru saja kembali dari Sorong dan Manokwari bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Di sana, ia berdialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Saat berada di Sorong, Yorrys mendapatkan pernyataan tertulis dari massa yang berisi tujuh poin tuntutan aksi mereka.

    Ketujuh poin tuntutan itu di antaranya agar pemerintah RI memulangkan mahasiswa Papua dari tanah Jawa kembali ke Papua. Mereka juga mendesak Presiden mewakili segenap bangsa Indonesia meminta maaf kepada rakyat bangsa Papua.

    Poin ketiga, pemerintah harus segera membubarkan ormas Banser dari NKRI. Kemudian menuntut negara menarik militer organik dan nonorganik dari tanah Papua, dan membiarkan rakyat Papua hidup sendiri di bangsanya sendiri.

    Poin kelima, massa meminta Presiden Jokowi memecat oknum anggota TNI yang mengeluarkan pernyataan rasis kepada mahasiswa Papua. Selanjutnya, meminta agar pemerintah memberikan kebebasan bagi Papua menentukan nasib sendiri.

    Poin terakhir adalah apabila pemerintah Indonesia tidak mengindahkan pernyataan tersebut, mereka akan melakukan hal yang sama. Tuntutan itu ditembuskan kepada Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Kementerian Hukum dan HAM, Gubernur Papua dan Papua Barat, MPR dan DPR Papua dan Papua Barat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Chip Smart SIM Catat Data Forensik dan Pelanggaran Lalu Lintas

    Berbeda dari kartu SIM sebelumnya, Smart SIM memiliki tampilan baru dan sejumlah fitur tambahan. Termasuk menjadi dompet elektronik.